- VIVA.co.id/ Nur Faishal.
VIVA – Politikus PKS, Fahri Hamzah mengomentari posisi Yusril Ihza Mahendra (YIM) yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf.
Ia mempertanyakan apakah pakar hukum tata negara itu akan benar-benar dipakai atau hanya jadi pajangan. Sebab ia menilai, sebagai ketua umum PBB, Yusril juga memiliki makna simbolik dekat dengan Islam.
"Kemampuan Prof YIM selama ini yang tidak saja sering menang di pengadilan umum bahkan di peradilan konstitusi, di MK akan diuji apakah beliau “direkrut” untuk kepentingan simbolik petahana atau kepentingan yang nyata? Kita lihat adanya apakah beliau “dipakai” atau “dipajang?" cuit Fahri Hamzah melalui akun twitternya @Fahrihamzah, Jumat 9 November 2018.
Pertanyaan ini bermula dari kritik Fahri terhadap langkah terakhir pemerintah dalam menangani pembakaran bendera dan penanganan kasus Rizieq Shihab di Saudi. Menurutnya, pemerintah tidak punya penasehat hukum yang baik selama ini.
"Nah sekarang, coba tanya penasehat hukum yang baru, saya yakin beliau akan koreksi sikap pemerintah. Sikap Prof YIM selama ini dalam pengertian saya bertentangan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Itukah sebabnya beliau menjadi lawyer HTI, dll," kata Fahri.
Menurutnya, semua akan segera nampak. Sehingga masyarakat akan tahu petahana akan sekedar mengulur waktu atau memang mau menyelesaikan masalah dengan umat Islam yang belum selesai.
"Masih diantara kejadian yang ada; sejak pemilihan ketum MUI sebagai cawapres, sampai pemilihan lawyer, yang politisi Islam sebagai penasihat hukum adalah ikhtiar petahana untuk tidak lagi nampak #AntiIslam atau mengidap #Islamophobia. Apapun itu perlu dihargai tapi apakah serius?" kata Fahri.
Ia memahami hak setiap orang untuk memilih. Tapi ketum MUI dan ketum PBB juga punya peran simbolik. Peran simbolik ini satu sisi seperti penting bagi petahana tapi peran simbolik itu harus dibuktikan apakah secara substantif pemerintah memang berubah.
"Ini memang tahun politik, semua gerak tokoh akan diberi makna politik. Tapi, kepentingan kita adalah bersaksi apakah pemerintah telah menyadari kesalahannya dan dua langkah besar itu dilakukan sebagai koreksi total. Jika bukan koreksi total sayang sekali."
