Sindir PSI, PKS: Kami Khawatir Jokowi Didukung Partai Anti Pancasila

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kanan) dan Sekjen Raja Juli Antoni (kiri) saat mengunjungi kantor VIVA di Jakarta, 19 September 2018.
Sumber :
  • VIVA/Dhana Kencana

VIVA – Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie yang menolak Peraturan Daerah atau Perda berlandaskan agama memantik kontroversi. Kritikan dan hujatan tertuju ke Grace dan PSI yang merupakan partai pendukung Joko Widodo.

Ketua Departemen Bidang Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan, menuver PSI yang disampaikan Grace tak sesuai dengan Pancasila, terutama sila pertama.

"Banyak kalangan ulama dan umat yang mengkhawatirkan ini. Spirit mereka ingin menjauhkan politik dari agama itu pilihannya dia," kata Pipin kepada VIVA, Minggu malam, 18 November 2018.

Pipin heran, sikap politik PSI tak bisa menyesuaikan kondisi di Tanah Air. Ia pun mempertanyakan ideologi yang menjadi rujukan PSI.

"Terpengaruh ideologi komunisme atau sekularisme. Keduanya merupakan anti pancasila," jelas Pipin.

Kemudian, menurutnya, dengan ucapan Grace, dikhawatirkan Joko Widodo sebagai capres petahana didukung partai anti Pancasila. Ia menyindir pihak petahana yang sering melontarkan klaim 'Saya Pancasila', namun tak bisa mempraktikannya.

"Kami khawatir, Presiden Jokowi saat ini sedang didukung oleh partai yang anti Pancasila. Mengklaim sebagai 'Saya Pancasila' dan sering menilai orang lain tidak Pancasilais. Tetapi, partai pendukungnya anti Pancasila," tuturnya.

Baca: Eggi Sudjana: MUI Harus Rekomendasikan Pemerintah Bubarkan PSI

Koalisi Damai: Hate Speech Jelang Pemilu Dilakukan Kelompok Berkepentingan

Sebelumnya, dalam acara milad PSI, Minggu lalu, 11 November 2018, Grace Natalie, sang ketua umum menyampaikan soal tujuan utama bila lolos ke parlemen secara terbuka di hadapan ribuan kader. Salah satu tugas utama kadernya jika berhasil duduk di parlemen, yakni menolak pembahasan perda-perda yang berbau agama.

Alasan PSI, karena perda agama dinilai dapat menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan, dan tindakan intoleransi.

Berkaca Pemilu 2019, KPU Siap Buka Ulang Kotak Suara Bila Ada Komplain Hasil Hitungan

Grace menyebut, partainya menolak peraturan daerah yang berlandaskan agama seperti Perda Injil dan Perda Syariah. Ia juga menyinggung, para Anggota DPR saat ini yang boros dan tak mau tahu akan kebocoran anggaran.

"PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda Syariah," kata Grace.

Disindir PKB Partai Ijo Lain Cuma 19 Kursi, PPP: Apa Urusannya Banding-bandingkan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

Pelaksanaan Pemilu 2024, yang rekapitulasi suara tuntas dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU pada Rabu malam, 20 Maret 2024, dinilai sangat kondusif. Dibanding 2019.

img_title
VIVA.co.id
21 Maret 2024