VIVA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyatakan khawatir dan prihatin adanya laporan bahwa ada sejumlah masjid di kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpapar paham radikalisme. Menurutnya, seharusnya masjid menjadi tempat pembinaan Islam yang memperkuat spiritualitas umat Muslim.
“Tentu kami sangat khawatir dan prihatin. Masjid di kementerian, lembaga pemerintahan dan BUMN, seharusnya selain menjadi tempat beribadah bagi karyawan yang beragama Islam, juga menjadi tempat pembinaan Islam yang memperkuat spiritualitas,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (19/11/2018).
Hal ini diungkapkan Ace menyusul laporan Badan Intelejen Negara (BIN) bahwa ada beberapa masjid di kementerian, lembaga, dan BUMN yang terpapar paham radikalisme. Menurut BIN, dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, sebanyak 41 masjid sudah terpapar paham radikal.
Adapun rinciannya, dalam laporan BIN tersebut, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN. Sebelumnya, informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme sudah diungkapkan oleh para cendekiawan dan telah dilaporkan kepada presiden.
Ace menambahkan, fungsi masjid selain sebagai sarana pelaksanaan ibadah, juga berfungsi memperkuat wawasan kebangsaan dan ajaran Islam yang menekankan sebagai Rahmatalillalamin. “BUMN ini milik negara, maka seharusnya pembinaan yang dilakukan adalah memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Itu seharusnya menjadi perhatian,” tandasnya.
Dengan munculnya kasus ini, menurut legislator Partai Golkar itu, berarti ada yang salah dengan pengelolaan masjid. Kementerian dan BUMN sudah saatnya berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan organisasi keislaman seperti MUI, NU, Muhammadiyah turut terlibat dalam mengelola masjid itu, termasuk DKM, Khatib, pengajian dan amaliah lainnya.
Meski demikian, Ace mengingatkan, soal paham radikalisme ini harus jelas parameternya. “Jangan sampai isu radikalisme ini menjadi alat stigmatisasi bagi dakwah Islam,” ujar legislator dapil Banten itu mengingatkan.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
