Kasus Dana Kemah, Busyro: Tahun Politik, Polisi Dicap Alat Kekuasaan
- VIVA/Eka Permadi
VIVA – Kasus yang menyeret Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak terkait dugaan penyelewengan dana apel dan kemah pemuda Islam menjadi perhatian di tengah dinamika politik Pilpres 2019.
PP Muhammadiyah memastikan memberikan pendampingan hukum kepada Dahnil Anzar dan kawan-kawan yang dibidik polisi.
"Sejak awal kita memberikan pendampingan kepada Dahnil Anzar," kata Ketua PP Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Muhammadiyah Busyro Muqodas, Selasa, 27 November 2018.
Busyro mengaku sangat khawatir ketika polisi mendahulukan kasus dugaan penyelewengan yang menyeret PP Pemuda Muhammadiyah. Sementara, kasus lain yang lebih besar justru tak diprioritaskan. Maka menjadi preseden buruk bagi Polri.
"Ini kan tahun politik. Polisi seharusnya bisa mendahulukan kasus hukum yang lebih utama," ujar eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu.
Kemudian, ia berharap pada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam kasus yang ikut menyeret Dahnil Anzar ini. Ia menyinggung pekerjaan rumah Polri dalam kasus penganiayaan penyidik KPK, Novel Baswedan, yang hingga kini belum juga selesai.
"Ini akan semakin berat kepercayaan masyarakat kepada polisi. Apalagi ini tahun politik, polisi dicap sebagai alat kekuasaan karena jelang pemilu," tuturnya.
Baca: Cerita Menpora soal Panasnya Rivalitas Caketum Pemuda Muhammadiyah
Seperti diketahui, Dahnil Anzar diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi beberapa hari sebelum pelaksanaan muktamar organisasi yang dipimpinnya, Pemuda Muhammadiyah. Dia diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyalahgunaan dana Kemah dan Apel Pemuda Islam yang dilaksanakan Pemuda Muhammadiyah bersama Gerakan Pemuda Ansor.
Kegiatan tersebut sudah digelar dan dihadiri sekitar 20 ribuan orang. Kegiatan didanai pihak inisiator, Kemenpora sebesar Rp5 miliar. Dana tersalur ke dua pihak organisasi penyelenggara, yakni Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor. Pemuda Muhammadiyah sendiri memperoleh bantuan dana Rp2 miliar. (ase)
