- VIVA/Dhana Kencana
VIVA - Partai Solidaritas Indonesia mengkritik ucapan calon Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia darurat korupsi dan mengibaratkannya seperti kanker stadium empat. Prabowo disarankan introspeksi diri sendiri karena pernah menjadi bagian sistem korup di masa kekuasaan mantan mertuanya tersebut.
"Tahun 1998 kita turun ke jalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan ini secara politik terang benderang bahwa simbol KKN itu Pak Harto. Dan Pak Prabowo ada di sana mempertahankan Pak Harto, enggak bisa kita pungkiri itu," kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, usai menerima perwakilan KPK di kantornya Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta, Jumat, 30 November 2018.
Antoni mengatakan ucapan Prabowo di depan forum internasional beberapa waktu lalu hanyalah retorika belaka. Jika mantan Danjen Kopassus itu membandingkan pada pemerintahan Jokowi, kata dia, hal itu salah besar.
Sebab, banyak orang di sekeliling atau pendukung Jokowi justru tak dilindungi ketika dijerat aparat dalam kasus korupsi. Jokowi juga disebut telah memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan ketimbang rezim Orde Baru.
"Pak Jokowi sekarang dengan polisi, kejaksaan dan KPK berusaha terus menyelesaikan masalah itu," kata Antoni yang juga Wakil Sekretaris Tim Jokowi-Ma'ruf Amin.
Perdebatan mengenai korupsi mulai menggelinding sejak Prabowo berpidato pada acara The World in 2019 Gala Dinner yang di selenggarakan majalah The Economist di Singapura.
Kemudian pernyataan Prabowo itu ditanggapi Juru Bicara Jokowi-Ma'ruf, Ahmad Basarah, yang balik mengatakan bahwa orang di sekeliling Ketua Umum Partai Gerindra itu tak bisa dilepaskan dari sejarah korupsi masa lalu.
Basarah menyebut Soeharto guru korupsi di Indonesia yang merujuk pada ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998. Ketetapan itu menetapkan pencanangan program pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sekaligus mengatur terkait penegakan hukum terhadap mantan Presiden Soeharto.
Sementara, Partai Berkarya yang dipimpin anak Soeharto, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), berencana melaporkan ucapan Basarah ke polisi. Mereka tidak terima Soeharto disebut seperti itu. (ase)
