- Istimewa
VIVA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ahmad Basarah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.
Basarah dilaporkan, karena menyebut Soeharto guru korupsi. Pelaporan dilakukan oleh Wasekjen Partai Berkarya dan Tim Advokat Peduli Soeharto (TAPS).
"Kami melaporkan saudara Ahmad Basarah yang berucap bahwa pak Harto adalah guru korupsi Indonesia," kata Wasekjen Partai Berkarya Oktoberiandi di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu 5 Desember 2018.
Okto menegaskan bahwa ucapan Basarah tidak sesuai dengan fakta karena hingga hari ini pengadilan disebutnya tidak pernah menvonis Soeharto sebagai seorang koruptor.
"Beliau mengatakan bahwa pak Harto guru korupsi. Sementara, kita semua tahu bahwa selama 22 tahun proses reformasi Beliau tidak pernah diputus secara inkrach sebagai pelaku korupsi, apalagi menjadi guru korupsi," paparnya.
Sementara itu, Koordinator TAPS Agung Syahputra menjelaskan bahwa Basarah diduga telah melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Dalam statement tersebut saudara Ahmad Basarah menyatakan bahwa jadi guru dari korupsi Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya pak Prabowo. Hal ini merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak memiliki fakta hukum sama sekali sehingga perlu ditindaklanjuti secara hukum," kata Agung.
Agung melanjutkan, tujuan pelaporan ini tak lain untuk mencegah seorang politisi atau kalangan lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa di kemudian hari terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu maupun tokoh lainnya.
"Bagaimanapun, Presiden Soeharto telah berjasa di Indonesia selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia," kata dia. (asp)
