VIVA – Ketua DPR Bambang Soesatyo menanggapi usulan agar dana partai politik dibiayai pemerintah. Menurutnya, bila dibiayai negara maka pengawasan parpol memang akan lebih mudah.
"Saya memberikan apresiasi dan senang dengan usulan KPK karena itulah akar persoalan kita. Kalau partai politik dibiayai oleh negara, maka pengawasannya akan lebih mudah," kata Bambang di gedung DPR, Jakarta, Rabu 5 Desember 2018.
Ia menyatakan bahwa DPR dan BPK juga bisa masuk melakukan pengawasan yang lebih dalam pada partai-partai politik. Begitu pun dengan rakyat.
"Kalau ada parpol yang melakukan penyimpangan, bisa didiskualifikasi, dibubarkan dan dihentikan bantuan pendanaannya," kata Bambang.
Ia meminta agar segera disusun aturan mainnya bila direalisasikan dan harus ada laporan terbuka dan transparan.
"Digunakan untuk apa saja setiap sen dari negara yang diberikan pada partai politik. Pendanaannya tidak juga bisa menjamin itu tidak ada penyelewengan, harus ditopang dengan sistem politik yang harus juga diubah," kata Politikus Golkar ini.
Ia menyebutkan sistem politik pemerintah harus dikaji ulang terutama untuk provinsi, daerah, maupun kota. Lalu pilkada harus dikaji kembali untuk menekan semakin menggilanya biaya politik untuk transaksi politik yang terjadi di akar rumput.
Yang harus diubah kata dia lagi, yakni sistem pemilu dan rekrutmen. Misalnya sistem di Jerman menerapkan bahwa sebanyak 600 anggota DPR setengah dipilih langsung, sisanya dengan ditunjuk.
"Sehingga kaderisasi di partai politik akan berjalan, parlemen akan ditempati oleh kader-kader politik yg memang memiliki kualitas dan memang dia kader partai," katanya.
Ia melanjutkan kalau sistem saat ini dipertahankan maka kaderisasi tidak akan jalan. Golkar yang telah mengkader anggotanya puluhan tahun saja bisa kalah dengan kader dari partai lain yang lebih "tebal" isi tasnya.
"Harus dikombinasi antara kader partai yang murni memang kader partai dengan para kader-kader yang memang baru muncul dengan kekuatan ekonomi maupun jaringannya sehingga parlemen sebagai etalase partai politik tercermin di situ," katanya.(umi)
