- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – BPJS Kesehatan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam pelayanannya kepada masyarakat sudah berjalan cukup baik. Dan sebagaimana dilaporkan BPJS Kesehatan setempat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menandatangani Memorandum of Understanding Universal Health Coverage(MoU UHC), atau pemberian subsidi dari pemerintah kepada BPJS.
Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangsel, Banten, Jumat (14/12/2018) lalu mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil Pemkot Tangsel dan BPJS Kesehatan itu, sehingga kekhawatiran akan rendahnya pelayanan tidak terjadi. “Kita apresiasi secara umum pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah berjalan baik,” jelasnya.
Dari sisi pelayanan, menurut legislator PDI Perjuangan ini, meski masih dalam berbagai keterbatasan namun cukup memuaskan, kendati di sana-sini tidak ada kepuasan seratus persen. Sedangkan untuk memaksimalkan pelayanan, menurut legislator dapil Banten III ini perlu ditingkatkan fasilitas kesehatan, sebab kalau fasilitasnya lengkap maka pelayanan juga akan bagus.
Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan, sejak tahun 2012 kebijakan Pemkot menetapkan, penduduk yang memiliki KTP Tangsel mendapatkan pelayanan kesehatan 1 RSUD dan 29 Puskemas, dimana anggarannya diambil alih oleh APBD Tangsel berupa Jamkesmas dan seluruhnya diintegrasikan BPJS Kesehatan.
Berkaitan dengan target 95 persen penduduk di Kota Tangsel memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pemkot membiayai sebanyak 471 ribu jiwa, khususnya perawatan di Kelas 3 untuk mendukung program UHC. Sehingga sampai awal Desember ini kepesertaan JKN Kota Tangsel sudah mencapai 97,15 persen, melampaui target yang ditentukan.
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf yang memimpin Kunker ini mengatakan, BPJS Kesehatan akhir-akhir ini menjadi sorotan karena jumlah pesertanya sudah mencapai 208 juta dan ada beberapa daerah yang menolak BPJS, contohnya Bekasi. Ternyata sederhana sekali hitungannya. Kalau membayar BPJS Kesehatan, semua penduduk sakit atau tidak, akan dibayarkan. Kalau menggunakan kartu sehat di kotanya, hanya warga sakit yang dibayar.
Sedangkan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan, Dede menyatakan bangga dan mengapresiasi karena Pemkot Tangsel sudah mendukung kepada level non ASN. “Ini perhatian yang besar dari pemerintah,” ujar legislator Partai Demokrat itu menambahkan.
Di Universitas Harvard, Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Jurus Capai UHC dalam 10 Tahun
Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan strategi BPJS Kesehatan dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.
