Komisi V DPR Minta Audit Instrumen Deteksi Tsunami
VIVA – Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis menilai, perlu ada audit terhadap semua instrumen yang berkaitan dengan deteksi tsunami. Sebab, saat tsunami di Lombok atau pun Palu, alat deteksinya tak berfungsi.
"Sebagai koordinator untuk deteksi bencana-bencana, kita minta BMKG koordinir instrumen yang dipelihara atau dikelola badan lain. Kita minta untuk semua divisi perlengkapan itu harus difungsikan," kata Fary Djemi Selasa, 25 Desember 2018.
Menurut dia, tidak hanya instrumennya tetapi peringatan diri seperti sirene di darat. Seharusnya sirene berbunyi saat ada pertanda.
"Kalau alat berfungsi tapi enggak ada sirene ya percuma juga. Kedua, kita komisi V, hampir semua komisi V itu minta keseriusan pemerintah untuk menambahkan anggaran berkaitan dengan audit dan pengadaan deteksi gempa dan tsunami," kata Fary menambahkan.
Ia menyebutkan, anggaran di tahun 2019 baik BMKG maupun Basarnas tidak naik. Maka fraksi Gerindra menolak dan keluar tidak setuju anggaran yang diberikan BMKG. "Karena sangat penting itu. Banyak yang tidak berfungsi tetapi pemerintah tak melihat itu sebagai prioritas," kata Fary.
Politikus Gerindra itu menambahkan, beberapa perlengkapan dan instrumen juga harus diperbaiki atau diganti. Hal itu sangat penting tetapi tidak ada penambahan anggaran di 2019.
"Palu sudah jadi pembelajaran kita. Apalagi ada informasi potensi gempa tsunami. Kita sudah harus serius. anggaran BMKG, Basarnas ngga ada penambahan," kata Fary.
Ia pun meminta BMKG bisa mendorong penambahan anggaran sebagai koordinator terkait sistem informasi dini dari lembaga terkait. Misalnya sirene merupakan tanggung jawab pemda.
"Dari info yang kami dapatkan, hampir semua instrumen tsunami yang ditanam di laut itu rusak. Tak berfungsi. BMKG harus jadi leading sector. Harus melaporkan. Itu bantuan dari luar negeri loh. Itu amat sangat penting." (mus)
BMKG Ungkap Daftar Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Awal November Ini, Cek Daerah Anda
BMKG memperingatkan hujan lebat pada 2-3 November 2026. Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Barat berstatus siaga, sementara Banten berpotensi dilanda angin kencang.
