- Tim Kampanye Nasional Prabowo-Sandi
VIVA – Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said, mengatakan pertemuan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup banyak membahas permasalahan terkini.
Salah satunya terkait Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan yang dipanggil Bawaslu Bogor akibat mengacungkan dua jari saat acara Konferensi Nasional Partai Gerindra digelar.
Said mengatakan, pemanggilan Anies oleh Bawaslu Bogor menjadi pembahasan karena dianggap sebagai contoh ketidakadilan. Sudirman mengatakan banyak kepala daerah lainnya yang mengacungkan jari yang identik dengan paslon lainnya, namun luput dari pemanggilan Bawaslu.
"Jadi ini sebetulnya sih wujud dari ya inilah suasana ketidakadilan itu dan masyarakat menonton itu. Jadi sebaiknya penyelenggara negara, KPU, Bawaslu, betul-betul netral. Itu pesan dari Pak SBY tadi," kata Sudirman di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2019
Sudirman mengatakan, sebenarnya hal yang dilakukan Anies sama sekali bukan kampanye. Anies hanya menyampaikan pencapaian selama di Jakarta. Anies ingin kesuksesan di Jakarta terulang di level nasional dan Anies juga tidak sama sekali menyampaikan hal yang menyangkut paslon 01 ataupun paslon 02.
Sementara itu, untuk pose dua jari, kata Sudirman, bukan berarti Anies berkampanye. Menurut Sudirman bisa juga hal itu bisa menjadi simbol Jakmania yang merupakan tim sepakbola kebanggaan warga Jakarta.
"Itu kan katanya Jakmania begitu. Tapi kan memang orang boleh menafsirkan, tapi maksud saya ginilah, banyak sekali signal seperti itu ditunjukkan oleh kepala daerah yang lain. Tapi kenapa ketika Pak Anies melakukan itu buru-buru dipanggil, diperiksa, terus diancam dengan tiga tahun penjara. Masa kayak gitu kejahatan, enggaklah. Masih banyak sekali kejahatan yang lain," tuturnya. (ase)
Terbuka untuk Bertemu, Anies Sebut Prabowo Bukan Musuh tapi Lawan
Anies Baswedan mengatakan ada peluang Prabowo Subianto mengundang dirinya untuk melakukan pertemuan usai putusan MK karena sebetulnya hanya lawan dalam pemilu.
