- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA – Elite Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ikut merespons ancaman mundur calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dari Pilpres 2019.
Sekretaris DPP PKS Bidang Polhukam, Suhud Alynudin menilai, memang celah potensi kecurangan di Pilpres 2019 besar.
Suhud menyindir, polemik mulai carut marut daftar pemilih tetap (DPT), kotak berbahan karton anti air, hingga netralitas aparat menjadi perhatiannya.
"Kami pun memandang di Pemilu 2019, celah potensi kecurangan sangat besar, mulai dari kekacauan DPT, kotak suara yang mudah dirusak, netralitas penyelenggara pemilu, dan pejabat negara, hingga netralitas aparat," kata Suhud, saat dihubungi, Senin 14 Januari 2019.
Ia menambahkan, PKS akan berjuang memperkecil praktik kecurangan. Kader partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini akan bersinergi dengan masyarakat dan lembaga independent, untuk mengawal pemilu yang jujur dan adil.
"Pilpres merupakan pesta demokrasi bagi rakyat. Sarana pergantian kepemimpinan nasional secara sah. Karena itu, semua pihak harus menjunjung tinggi asas kejujuran, agar presiden terpilih memiliki legitimasi yang kuat," kata Suhud.
Ia mengaku hingga kini, memang belum ada komunikasi antara Prabowo pada PKS, terkait wacana mundur ini. "Belum ada komunikasi dengan pimpinan PKS, terkait soal ini. Kami berharap, pemilu dapat dilaksanakan dengan prinsip luber, jurdil," kata Suhud.
Pilpres 2019 merupakan rangkaian Pemilu serentak 2019, yang digelar pada 17 April 2019. Pemilihan legislatif atau pileg, juga akan menjadi rangkaian Pemilu 2019. (asp)
