Jokowi ke Prabowo: Aparat Hukum Legendaris Ada Baharudin Lopa dari PPP

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kanan) bersalaman dengan capres no urut 02 Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Setneg-Agus Suparto

VIVA – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melontarkan pertanyaan kinerja penegakan hukum era pemerintahan Jokowi yang dinilai tak adil. Prabowo menilai aparat hukum era Jokowi tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

NasDem Belum Jelas Oposisi atau Gabung Pemerintah, Cak Imin: Mau Nanya Itu Sungkan

Prabowo menanyakan hal ini karena untuk mempertegas jawaban Jokowi dari pertanyaan yang diajukan sebelumnya oleh cawapresnya, Sandiaga Uno.

"Apa yang bisa dilakukan segera sehingga tidak terjadi apa yang kita khawatirkan semua itu sehingga sekarang kesannya hukum hanya untuk orang kaya. Bagaimana pandangan bapak kalau jabatan-jabatan yang penting diserahkan kepada kader-kader partai?" Prabowo bertanya di lokasi debat debat capres-cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Januari 2019.

Pagi Ini, KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Merespons pertanyaan Prabowo, Jokowi menjawab jangan mendiskriminasi pejabat dari partai atau profesional. Ia menekankan dalam pemilihan pejabat harus rekrutmen serius dan transparan dengan merujuk kompetensi.

"Kan ada manage system, ada proses rekrutmen, transparan, mengacu kompetensi, integritas, kapasitas," tutur Jokowi.

Prabowo Dapat Ucapan Selamat dari Menlu Singapura Atas Kemenangan di Pilpres 2024

Jokowi menambahkan tak ada masalah selama pejabat hukum dari partai politik asalkan bisa bekerja profesional. Ia pun mencontohkan figur Baharuddin Lopa yang pernah menjabat Jaksa Agung RI pada 2001.

"Banyak aparat hukum dari parpol yang memimpin sangat baik dan legendaris seperti Baharuddin Lopa itu dari PPP. Kenapa harus dibedakan orang partai non-partai," jelas Jokowi

Ketua Umum Projo Budi Arie di lokasi Rakernas.

Budi Arie Sebut Hak PDIP Nyatakan Jokowi-Gibran Bukan Kader Lagi

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi buka suara soal pernyataan dari elite PDIP yang menyebut Presiden Jokowi serta Gibran Rakabuming Raka tak lagi menjadi kader PDIP.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024