- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy sepakat dengan pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo, yang menyebut dalam soal jabatan tidak penting apakah itu dari kader partai politik atau bukan. Lebih penting dari itu semua adalah kemampuan yang bersangkutan.
"Setuju dengan pak @jokowi dlm #DebatPertamaPilpres2019 malam ini: "tdk pada tempatnya persoalkan kader parpol atau non parpol di negara demokrasi, yg penting kompetensinya. Almarhum Baharudin Lopa adalah kader PPP yg dikenal bersih & profesional sbg Jaksa Agung pada pada masanya," kata Rommy, dalam Twitternya, @MRomahurmuziy, dikutip VIVA, Jumat, 18 Januari 2019.
Sebelumnya, Jokowi menjawab pertanyaan dari lawan debatnya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno soal jabatan yang diisi oleh orang-orang partai politik. Jokowi menyatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam soal tersebut.
"Saya kira kita tidak boleh diskriminasi ketika jabatan tidak boleh diberikan kepada orang partai atau harus diberikan kepada orang profesional," kata Jokowi dalam debat capres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.
Jokowi menyampaikan sejauh ini ada manage sistem, proses rekruitmen yang transparan, mengacu kompetensi, integritas, kapasitas. Lagi pula, menurutnya, banyak aparat hukum dari parpol yang memimpin sangat baik dan legendaris.
"Seperti Baharuddin Lopa itu dari PPP. Kenapa harus dibedakan orang partai non-partai," kata dia.
Sementara itu, Sandiaga Uno menilai banyak hukum yang masih tumpang tindih sehingga menimbulkan benturan seperti misalnya aparatur hukum yang berafiliasi dengan parpol. Kondisi itu membuat investasi terhambat, UKM sulit berkembang.
Jokowi mengaku akan lakukan revisi UU yang menghambat berkembangnya UKM-UKM. Menurutnya, banyak sekali UU yang tidak pro pada investasi.
"Kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat kita. Karena menurut saya hukum adalah bagaimana negara ini bisa melindungi rakyatnya dan hukum harus bisa memberikan kepastian pada investasi dan dunia usaha dan hukum. Juga tidak tebang pilih dan betul-betul bisa memberikan rasa tentram dan nyaman bagi masyarakat Indonesia," kata dia.
