Fadli Zon: Pembebasan Ba'asyir Blunder

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 18 Januari 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

VIVA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, wacana pembebasan terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir merupakan cara petahana meraup dukungan umat Islam dalam Pilpres 2019. Ia mengkritik di antara pemerintah sendiri saat ini malah muncul ketidakjelasan soal pembebasan tersebut.

PBNU Buka Suara soal Seruan Gus Ipul Jangan Pilih Capres Didukung Abu Bakar Ba'asyir

"Kan mereka mencari cara-cara seperti kasus Pak Abu Bakar Ba'asyir mungkin mau mencari jalan untuk mendapatkan dukungan umat Islam, tapi menurut saya malah blunder. Sekarang antara mereka sendiri itu pernyataan-pernyataannya berbeda pro dan kontra," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.

Menurutnya, pernyataan di internal pemerintah soal ini menunjukkan inkonsistensi. Presiden Jokowi sudah bicara, lalu Menkopolhukam Wiranto malah mengoreksi.

Sekjen PDIP dan Yenny Wahid Setuju dengan Gus Ipul Jangan Pilih Paslon Didukung Abu Bakar Baasyir

"Gimana ceritanya gitu? Ucapan presiden itu harusnya sabdo pandito ratu, masa ada Menkopolhukam mengoreksi ucapan presiden, misalkan itu benar ya beritanya. Jadi menurut saya mana yang benar sekarang presiden atau menterinya atau juru bicara dari tim kampanye nasionalnya (TKN) Yusril Ihza Mahendra. Mana yang benar?" kata Fadli.

Ia menuding hal ini malah dijadikan mainan politik. Sebab petahana membuatnya bukan sebagai kasus hukum, misalnya diberikan bebas bersyarat.

Gus Ipul Bilang Jangan Pilih Capres Didukung Abu Bakar Baasyir, Pihak Amin Merespons Begini

"Jadi ini kan dijadikan satu objek politik untuk mainan politik, karena itu yang jadi masalah," kata Fadli.

Ia juga meminta kalaupun dibebaskan maka jangan ada klaim sebagai upaya dari TKN. Ia yakin jika mendapatkan dukungan tujuannya maka akan gagal. Sebab, publik sudah tahu ini hanya mainan politik.

"Dan menjadikan hukum mainan politik atau manuver politik padahal coba lihat kasus-kasus yang lain terhadap habib Rizieq dan beberapa tokoh ulama masyarakat yang kritis tetap saja ada kriminalisasi, tetap saja ada diskriminasi hukum." (mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya