JK Larang Ahok Masuk ke TKN, Tim Prabowo: Berpotensi Buat Konflik

Basuki Tjahaja Purnama alias BTP berkunjung ke kantor DPD-PDIP Provinsi Bali
Sumber :
  • ANTARA Foto/Nyoman Hendra Wibowo

VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak usah gabung ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Alasannya karena Ahok pernah terjerat kasus penistaan agama.

Langkah Prabowo Larang Pendukung Demo di MK Dinilai Bisa Jaga Kesejukan Demokrasi

Pernyataan JK yang notabene Ketua Dewan Pengarah TKN itu pun disorot kubu rival dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Saya sudah sampaikan sebelumnya hadirnya Ahok di sana akan berpotensi membuat konflik. Nah, jika Pak JK sudah ikut komentar, artinya memang ada konflik atas kehadiran Ahok," kata Wakil Direktur Hukum BPN, Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Selasa malam, 12 Februari 2019.

Khawatir Ada Aksi saat Putusan Sengketa Pilpres, TKN Siapkan Satgas Khusus

Ferdinand menekankan posisi Ahok yang berada di barisan pendukung Jokowi seperti serba salah karena ada yang menerima dan menolak. Selain itu, ia menyinggung eks Bupati Belitung Timur yang punya ambisi politik tinggi. Terbaru, Ahok resmi menjadi kader PDIP.

"Ahok ini punya ambisi politik tinggi maka tentu dia punya agenda tertentu di balik pilihannya masuk PDIP. Bukan hanya TKN yang berkonflik jika Ahok ada, tapi PDIP akan menuai hal yang sama," tutur Ketua DPP Demokrat itu.

Tony Blair Ucapkan Selamat ke Prabowo Usai Menang Pilpres: Fantastis!

Baca: Gabung ke PDIP, Ahok: Sesuai Garis Ideologi Perjuangan Saya

Sebelumnya, JK membuat pernyataan kritis terkait kabar spekulasi Ahok masuk ke tim kampanye Jokowi-Ma'ruf. JK menyarankan agar Ahok menepi dulu dari dunia politik. Dia meminta Ahok untuk bersantai saja dulu.

JK menyebut orang banyak akan mengingat Ahok yang pernah terjerat pidana dalam kasus penistaan agama.

"Kalau saya sebagai dewan pengarah, jangan! Alasannya tadi, berakibat lagi orang mengingat, ‘oh ini Pak Jokowi didukung oleh penista agama’. Kan bahaya itu. Bisa mengurangi suara lagi," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019. (mus)

Baca: Bebas, Mau Apa Lagi Ahok?

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya