BPN Sebut Laporan Terbaru, Akuisisi Freeport Bikin Negara Buntung

Direktur Materi Debat BPN, Sudirman Said dan Said Didu
Sumber :
  • Tim Sukses Prabowo-Sandi

VIVA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menuding pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah, tidak serta merta membuat Indonesia memiliki pengaruh di perusahaan tambang itu.

Kasus Pemalsuan Surat Lahan, Gubernur Kepri Sebut Bisa Diselesaikan dengan Musyawarah

Menurut mantan Menteri ESDM yang juga Direktur Materi Debat BPN, Sudirman Said, jajaran manajemen utama Freeport masih diisi oleh pejabat dari kantor pusat Freeport di Amerika Serikat (AS).

"Meskipun Indonesia menguasai 51 persen saham, tetapi kontrol manajemen itu tetap di tangan Freeport," ujar Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Februari 2019.

CEO Freeport Temui Jokowi di Istana, Bahas Smelter hingga Perpanjangan Izin Tambang

Dia menyampaikan, informasi itu ia peroleh dari laporan kantor pusat Freeport kepada otoritas pasar modal AS pada 24 Januari 2019.

"Cek berita yang dirilis oleh US SEC (Securities and Exchange Commision)," ujar Said.

RI Bisa Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Menteri Bahlil Beberkan Mekanismenya

Selain itu, Sudirman menyampaikan, bahwa berdasarkan laporan juga disebut kalau 82 persen keuntungan ekonomi Freeport tetap akan mengalir ke kantor pusat perusahaan itu.

"82 persen economic benefit, atau keuntungan ekonomi tetap ada di tangan Freeport sampai 2022," ujarnya.  

Sudirman mendesak pemerintah mengungkap secara transparan isi sebenarnya dari perjanjian penjualan saham Freeport kepada Indonesia yang ditandatangani Desember 2018.

"Kita ingin meminta pemerintah membuka dengan transparan, sebenarnya isi perjanjian itu apa," ujar Said.

Hanya Transaksi Saham Biasa

Sudirman Said juga meluruskan klaim keberhasilan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan mengambil alih mayoritas sahan PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme.

"Yang kita persoalkan adalah klaim berlebihan bahwa pengambil alihan PT Freeport bagian dari nasionalisme. Itu lebay. Itu transaksi jual beli saham biasa," kata Sudirman.

Terkait dengan mayoritas benefit ekonomi yang ditulis dalam perjanjian jual beli saham yang kini masih di tangan PT Freeport, Sudirman meminta pemerintah bernai membuka dan menyampaikan pada masyarakat. Apa saja isi kontrak itu harus disampaikan.

Senada dengan Sudirman, mantan staf khusus Kementerian ESDM Muhammad Said Didu menambahkan, pembelian mayoritas saham PT Freeport justru membuat buntung Indonesia. Mengingat kewajiban Freport di bidang lingkungan hidup mencapai ratusan triliun.

Selain itu, lanjut Said, sebagai pemegang saham Indonesia juga harus menanggung kewajiban investasi pengembangan tambang bawah tanah dan smelter.

"Siapapun pemerintahannya, pengambilalihan PT Freeport ini pasti terjadi. Tinggal tunggu waktu. Yang terjadi sekarang justru PT Freeport yang ketiban untung. Dia dapat uang cash triliunan rupiah dari penjualan saham, dia dapat hak pengelolaan dan pengendalian, hingga Freeport juga terbebas dari tuntutan kerusakan lingkungan. Sementara Indonesia, dapat hutang baru," kata Said.

Said menilai, pengambilalihan PT Freeport oleh pemerintah Joko Widodo yang terkesan buru-buru ini demi kepentingan pencitraan jelang pemilu. Dia juga meminta pemerintah menghentikan segala bentuk pencitraan yang justru membawa kerugian bagi rakyat.

"Kasus Freeport ini dijadikan target politik bahwa ini harus berhasil sebelum akhir 2018, supaya bisa jadi bahan kampanye. Tapi carilah bahan kampanye yang tak merugikan negara," kata Said.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya