Banyak Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Harus Prioritaskan Pekerja Lokal
Isu mengenai banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia bersamaan dengan investasi sedang marak diperbincangkan belakangan ini.
Nyatanya, buruh kasar asing yang masuk lebih banyak jumlahnya daripada pekerja ahli asing.
Untuk itu, pemerintah diimbau agar lebih mengakomodasi dan membela kepentingan pekerja lokal.
Hal ini mendapat tanggapan Anggota Komisi III DPR RI, Saiful Bahri Ruray, yang menyayangkan banyaknya buruh kasar yang masuk seiring investasi di Indonesia, termasuk di Maluku Utara, dapilnya sendiri.
“Pemerintah harus tegas membela kepentingan anak negeri sendiri. Jangan sampai kita jadi penonton, sementara sumber daya alam kita dinikmati asing atas nama investasi," ujar Saiful usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (15/2).
Menurut politisi Partai Golkar ini, kondisi tersebut membahayakan situasi di dalam negeri karena pemerintah sendiri masih belum bisa mengatasi masalah lapangan kerja bagi para pekerja lokal.
Sementara di Sumatera Selatan sendiri, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum HAM telah mengeluarkan nomor induk bagi orang asing untuk memudahkan pengawasan.
“Itu langkah yang baik walau belum maksimal, karena banyak juga yang jebol. Sekarang lebih banyak buruh kasar yang terpantau seperti di Maluku Utara dan Kendari. Kalau level-nya tukang batu atau sopir tidak perlu dari China. Di dalam negeri pun banyak," lanjutnya mengomentari kebijakan Kanwil Kemenkum HAM Sumsel.
