Moeldoko Sindir Kecerdasan Tim Prabowo yang Laporkan Jokowi ke Bawaslu
- VIVA.co.id/ Adi Suparman (Bandung)
VIVA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, menyindir kecerdasan Tim Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terkait pelaporan terhadap capres 01, Joko Widodo, ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.
Wakil Ketua TKN, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko mengatakan, perdebatan saat itu hingga memunculkan aset tanah Prabowo Subianto adalah terkait reforma agraria. Di mana Jokowi, melaksanakan reforma dengan cara perhutanan sosial dan redistribusi aset.
Untuk perhutanan sosial, jelas Moeldoko, pemerintah memberikan hak pengelolaan ke masyarakat selama 35 tahun untuk mendapat kepastian hukum. Sementara redistribusi aset, seperti sertifikat tanah.
"Jokowi mengatakan saya ingin membagikan masyarakat kecil-kecil, saya tidak ingin membagikan yang besar-besar, sebagai contoh seperti yang Pak Prabowo miliki yang luasnya sekian-sekian, itu konteksnya. Itu dalam konteks membikin contoh. Jadi enggak ada keinginan menyerang, enggak ada itu. Ini kadang-kadang tidak dimasukkan ke dalam konteks," kata Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa 19 Februari 2019.
Saat debat capres putaran kedua pada Minggu malam 17 Februari 2019, capres 01 Jokowi menyinggung kepemilikan lahan oleh Prabowo di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare. Lalu di Aceh Tengah 120.000 hektare.
Moeldoko mengatakan, kebijakan redistribusi aset yang dilakukan pemerintah saat ini yakni dengan mengambil alih tanah-tanah eks HGU (hak guna usaha) yang idle atau tidak produktif. Setelah itu, dibagikan ke masyarakat untuk digunakan selama 35 tahun. Baik dengan luas 1 hingga 2 hektare.
"Contoh lagi, menurut saya enggak cerdas juga timnya itu. Tentang apa itu kebakaran hutan," katanya.
Kebakaran hutan selama tiga tahun, relatif berkurang hingga tidak ada. Maksudnya, kata Moeldoko, tidak ada lagi masyarakat yang takut keluar akibat asap. Tidak ada lagi masyarakat menggunakan masker karena diserang asap.
Itu sudah terjadi, selama tiga tahun yakni dari 2016 hingga 2019 ini.
"Tetapi dari pihak mereka mengatakan tahun 2015 buktinya telah terjadi asap. Keliru lagi," kata mantan Panglima TNI itu.
Kegagalan dalam memahami persoalan, juga disinggung Moeldoko terkait konflik lahan. Diutarakannya, yang dimaksud Jokowi, adalah selama pembebasan lahan untuk infrastruktur, khususnya jalan tol.
"Tembak lagi di sana (kubu Prabowo), apa enggak ada, ini ada konflik 550 konflik, tetapi konflik itu adalah konflik reforma agraria. Ini kan kecerdasan lagi, enggak cerdas itu di dalam melihat situasi sesungguhnya," katanya.
Ia meminta, agar konteks persoalan tidak dipisahkan. Seakan-akan membalikkan persoalan. Hingga disebut bahwa Jokowi bohong. Menurutnya, itu tidak tepat.
"Akhirnya diputar-putar seolah Pak Jokowi bohong-bohong dan seterusnya, ini supaya masyarakat memahami situasi yang sesungguhnya seperti itu. Jangan ikut dibolak-balik akhirnya jadi bingung semuanya," katanya. (lis)
