Komisi III DPR: Profesionalisme Jadi Tantangan Aparat Penegak Hukum
Tantangan aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan juga lembaga peradilan itu adalah soal profesionalisme, terkait bagaimana aparat penegak hukum mengorganisir kewenangan yang mereka miliki.
“Jadi ketika ada tindakan yang tidak profesional, tentunya akan menggerus kepercayaan publik kepada institusi yang bersangkutan, kemudian akan merugikan banyak orang,” ujar Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan jajaran penegak hukum Jatim, di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Senin (18/2).
Oleh karena itu, ia melihat laporan yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur Luki Hermawan terkait dengan berbagai pelanggaran profesionalisme yang dilakukan oleh pihak Kepolisian itu cukup besar.
Di tahun 2018, ada 65 pelanggaran dalam bentuk tidak profesional dalam penyidikan, sedangkan di Januari sampai Februari 2019 ada 19 pelanggaran.
“Saya memberikan apresiasi kepada Kapolda Jawa Timur karena berani mencantumkan hal tersebut dalam laporannya kepada Komisi III DPR,” imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Dengan demikian, lanjut Nasir, tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menghadirkan profesionalisme dalam penyelidikan maupun penyidikan.
Sehingga ke depan penegakan hukum bisa berjalan objektif, bertanggung jawab, transparan, dan memberikan keadilan kepada orang yang diselidiki.
Kemudian, sebagaimana hakim, mereka diharapkan benar-benar memiliki kemandirian dan kemerdekaan dalam melihat dan mendengar fakta-fakta di persidangan.
Kasus apapun, baik kasus yang melibatkan anak-anak, perempuan, atau pun kasus-kasus yang menyangkut hak asasi manusia maupun kasus terkait yang saat ini marak, yaitu soal prostitusi online.
“Jadi harapan kami mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan bisa benar-benar mengukuhkan profesionalisme dalam tugas dan pengabdiannya,” ujar politisi dapil Aceh itu.
