Sistem Tertinggal, Hanya 40 Persen Peserta BLK Terserap Dunia Kerja

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea
Sumber :

Provinsi Sumatera Barat memiliki 12 Badan Latihan Kerja (BLK) dengan jumlah peserta mencapai 5.728 orang, menurut data tahun 2018 yang dipaparkan oleh Syamsi Hari selaku Ketua BLK Padang.

Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak

Namun, berdasarkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar, dari 5.728 peserta itu, baru sekitar 40 persennya yang terserap dunia kerja.

Melihat hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea mendorong Pemprov Sumbar untuk memperbaiki sistem pelatihan dan peralatan yang digunakan BLK.

Pimpinan DPR Belum Izinkan RUU TPKS Dibahas saat Reses, Ini Alasannya

“Itu pun saya menduga tidak terserap di sektor-sektor yang lebih baik. Artinya terbatas pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Kenapa demikian? Karena memang pelatihan tersebut sengaja dibuat tidak untuk level pekerjaan yang lebih tinggi,” ujar Marinus usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan jajarannya di Kantor Gubernur Sumbar, Padang, baru-baru ini.

Meski BLK sudah mulai menggunakan peralatan dengan teknologi yang modern, tetapi Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menilai bahwa materi, kurikulum, serta peralatan yang digunakan di BLK ini masih belum bisa memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilatih.

DPR Minta Pemerintah Tak Naikan Harga BBM Bersubsidi

Seperti diketahui bersama, pencanangan industri 4.0 dengan teknologi yang sangat canggih membuat teknologi begitu cepat berkembang hingga sulit dikejar; tak heran, jika mengambil istilah anak zaman now, peralatan di BLK masih ada yang jadul.

Marinus meminta semua itu tentu harus diperbaiki dan ditingkatkan. Mulai dari materi pelatihan, kurikulum, serta semua peralatan yang digunakan di BLK harus juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Hal itu agar lulusan SDM yang dihasilkan BLK dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai di industri besar maupun industri menengah.

“Kami mendorong agar BLK segera memperbaiki cara mengajar, sistem dan kurikulum pengajaran, serta peningkatan berbagai alat pendukung. Di sini, saya menyarankan agar jangan bicara secara sektoral, namun menyeluruh dan terintregrasi dengan instansi lainnya,” tambah legislator dapil Banten III itu.

Misalnya, tenaga perawat Indonesia. Perawat asal Indonesia sudah bisa diterima di Jepang. Ini tidak sulit untuk memberikan pelatihannya, selain menggunakan alat bantu yang berstandar, diperlukan juga tenaga pengajar bahasa Jepang.

Ahli bahasa Jepang bisa didapat lewat kerja sama dengan lembaga bahasa asing yang ada. Jadi, diperlukan kepekaan Dinas Tenaga Kerja untuk bisa berintegrasi dengan instansi lainnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya