Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung menekankan agar pemerintah segera turun tangan menyikapi mahalnya harga avtur yang menjadi variabel terbesar dalam pembiayaan bisnis penerbangan.
Tingginya harga avtur juga berimplikasi pada mahalnya tarif tiket penerbangan, sebab 40 persen dari harga tiket digunakan untuk pembiayaan avtur.
Kenaikan tarif tiket penerbangan pun sempat dikeluhkan masyarakat.
“Bagasi mahal, tarif naik, kemudian soal kargo, kita dihadapkan tiga masalah ini. Kenapa tiga masalah menjadi ada? Dalam hal ini, pemerintah terlambat mengatasi masalah ini,” ujar Tamsil saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali, baru-baru ini.
Pemerintah sebenarnya bisa membuat kebijakan avtur satu harga, seperti ketika Pertamina melakukan penugasan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Legislator Fraksi PKS ini lantas mempertanyakan mengapa pemerintah tidak melakukan penugasan yang sama dalam bentuk menjaga avtur.
Lebih lanjut, Tamsil menjelaskan jika pemerintah ingin menurunkan harga avtur, maka harus dibicarakan secara terbuka.
Namun, bila pemerintah mau head to head dengan Singapura, maka harus dilihat dari berbagai sisi, di antaranya di Singapura tidak ada pajak, sedangkan di Indonesia ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Jika Pertamina dibebaskan dari PPN, maka keuntungan akan lebih banyak. Apabila hal-hal yang memberatkan itu telah dicabut, maka Pertamina bisa memberikan harga sama dengan negara tetangga, juga memungkinkan penerbangan asing itu untuk mengisi avtur di Indonesia,” tandasnya.
Politisi dapil Sulawesi Selatan I ini mengatakan kalau berimplikasi terhadap masyarakat, tentunya harus dibahas di DPR RI.
Untuk itu, ia berharap agar pemerintah terbuka untuk bersama-sama mencarikan solusi yang terbaik.
“Saya kira setelah ini kita akan melakukan FGD untuk mendalami permasalahan ini untuk dibawa ke dalam rapat kerja dengan pemerintah,” pungkas Tamsil.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
