- VIVA/Eduward
VIVA – Presiden Joko Widodo membantah Kartu Pra Kerja yang bakal segera diluncurkannya, digunakan untuk menggaji pengangguran. Menurutnya, kartu tersebut hanya memberi insentif dalam waktu tertentu bagi pemuda yang akan mencari kerja.
Dia menjelaskan, kartu tersebut memang ditujukan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, maupun lulusan pendidikan lainnya yang sejajar, namun tidak serta merta diberi insentif lantaran mesti diberi pelatihan-pelatihan terlebih dahulu.
"Dan setelah pegang ini, sudah di-training, kok belum dapat kesempatan kerja, ini akan ada insentif, honor," tutur dia pada sebuah acara kampanye di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 10 Maret 2019.
Dia menegaskan, insentif tersebut juga tidak diberikan kepada masyarakat muda pencari kerja tanpa waktu tertentu. Melainkan hanya dalam kurun waktu enam hingga satu tahun saja meski tidak dijelaskan besaran insentifnya.
"Tapi hanya dalam kurun waktu tertentu, bisa enam bulan, bisa satu tahun, ini agar yang pegang segera dapat kerja. Jadi bukan beri gaji kepada yang nganggur, bukan. Jadi kalau ada isu-isu itu harus bisa jawab," tegas dia kepada para simpatisannya.
Di samping itu, Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang juga bakal diluncurkan beriringan, akan menopang kartu pra kerja tersebut, terutama untuk menjamin bahwa masyarakat muda Indoneaia bisa menyelesaikan pendidikan tingginya baik di luar maupun di dalam negeri.
"Ini mengingatkan kekhawatiran-kekhawatiran saya waktu saat saya kecil. Inilah jawaban saya yang kita munculkan. Ini baik untuk yang kuliah di akademi, universitas, institut maupun yang di luar negeri, nanti kita siapin," paparnya.
Habiskan Anggaran Hampir Rp1 Triliun, Apa Saja Fasilitas yang Dimiliki IDTH Kemenkominfo
Presiden Jokowi juga menyebutkan anggaran untuk membangun IDTH Kemenkominfo menghabiskan Rp980 miliar.
