Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat kelengkapan negara dalam bidang pertahanan harus mengutamakan netralitas, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. TNI dituntut harus mampu menunjukkan sikap netral menjadi tentara yang profesional dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi itu.
Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Panglima Kodam V/Brawijaya beserta jajaran di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/3). Tim Kunspek Komisi I DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha.
“Saya mengimbau kepada masyarakat jangan segan-segan untuk melaporkan apabila melihat sikap TNI yang tidak bersikap netral. Sehingga nantinya laporan tersebut bisa diteruskan kepada Pangdam untuk nantinya diberi pelurusan,” jelas Kharis.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap melalui sikap netral yang dimiliki TNI nantinya dapat mendukung lancarnya kesiapan dan persiapan prajurit TNI yang bertugas di lapangan dalam mendukung pengamanan Pemilu 2019 yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.
“Saya berharap Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Sehingga seluruh kesiapan persiapan yang sudah disiapkan dan kesiapan prajurit yang bertugas tidak mengharuskan mereka melakukan tindakan-tindakan ekstra. Cukup mereka ada di lapangan, kondisi aman, itu yang kita harapkan,” ujar legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori yang meminta agar TNI mampu bersikap netral. Karena menurutnya TNI merupakan alat negara, bukan alat kekuasaan, sehingga TNI harus mampu mengutamakan sikap netral.
“Untuk Kodam V/Brawijaya, kami sepakat menilai bahwa mereka menunjukkan sikap netral dan independen. Sikap netralitas itu penting karena merupakan suatu cerminan untuk kelangsungan TNI sendiri,” ungkap politisi dapil Jawa Timur IV itu.
Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu turut mengapresiasi prestasi Kodam V/Brawijaya dalam mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sudah berlangsung sebelumnya. Pengalaman tersebut menjadi cerminan bahwa mereka sudah siap dan berpengalaman untuk nantinya mengamankan Pemilu 2019.
“Ditambah Kodam V/Brawijaya sudah memiliki peta-peta daerah yang kemungkinan dapat terjadi konflik. Saya kira Kodam V/ Brawijaya sudah siap tinggal bagaimana nantinya mensinergikan peran masing-masing Kodam,” jelas Syaiful.
