Delegasi DPR RI menyoroti sejumlah isu-isu krusial dunia Muslim dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-14 yang berlangsung di Maroko, 11-14 Maret 2019. Salah satu isu yang diangkat mengenai relokasi Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) ke Yerusalem yang disambut positif oleh forum.
Dalam pidatonya, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyebutkan bahwa relokasi kedutaan AS ke Yerusalem merupakan ‘tamparan keras’ atas negara-negara Muslim. Karena itu, ia mendesak negara-negara Muslim bersatu menekan AS agar mempertimbangkan langkah ilegal itu.
Ia juga mengusulkan pembentukan misi PUIC untuk berkunjung ke Yerusalem yang ditutup dengan meneriakkan yel-yel birruuh waddam nafdiika yaa filisthiin (dengan nyawa dan darah, kami korbankan untukmu Palestina) yang memancing forum ikut berdiri (standing ovation) dan meneriakkan yel-yel tersebut, di mana atmosfer serupa belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Sidang Komisi Palestina di PUIC.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan risiko manuver intensifikasi normalisasi yang dilakukan Israel dengan negara-negara Muslim, terutama Arab. Langkah Israel itu, sambungnya, akan semakin menyulitkan realisasi kemerdekaan penuh Palestina.
Delegasi DPR RI juga secara aktif dan konstruktif membahas 31 resolusi. Delegasi menekankan urgensi memasukkan isu persekusi Muslim minoritas di Uighur yang dilakukan China mengajukan draf resolusi terkait Uighur yang mendapatkan penolakan dari Sekretariat PUIC, karena secara prosedural tidak memenuhi syarat.
Mendapatkan penolakan, Delegasi DPR RI, seperti disuarakan Nurhayati, mengingatkan ada hal yang jauh lebih urgen dari sekadar procedural, yaitu misi utama pembentukan PUIC, antara lain memperjuangan HAM, sehingga draf resolusi ihwal Uighur dapat diakomodasi atau tidak berlangsung alot. Draf tersebut kemudian dimasukkan sebagai outcome dari Komisi Politik dan Luar Negeri.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
