- Istimewa
VIVA – Dalam debat cawapres Minggu 17 Maret 2019 lalu, Cawapres RI Sandiaga Salahuddin Uno sempat menyatakan akan menggunakan KTP untuk mengintegrasikan seluruh program pemerintah bagi masyarakat. Konektivitas e-KTP dengan sistem integrasi nasional akan masuk program 100 hari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Berbeda dengan program tiga kartu baru yang digagas capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dengan menggunakan single identity number (NIK) di dalam e-KTP masyarakat tidak perlu lagi mengantongi banyak kartu untuk bermacam situasi.
"Di dalam sistem pemetaan yang modern, orang menghindari banyak kartu. Satu kartu dianggap lebih mudah secara manajemen, dari operasional lebih murah dan lebih mudah digunakan," kata pakar ekonomi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Laode Kamaluddin dalam keterangan tertulis Media Center BPN Prabowo-Sandi, Kamis, 21 Maret 2019
Dihadapkan dengan konsep integrasi e-KTP ala Prabowo-Sandi, Laode mengatakan, program tiga kartu 'sakti' yang digagas Jokowi menjadi usang. Banyaknya program kartu yang digagas capres petahana ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak efisien.
"Di masa depan orang mengarah kepada kesederhanaan, secara kartunya itu satu, kemudian fungsinya diperluas. Kalau satu kartu satu fungsi, beratnya itu di manajemennya. Kalau satu kartu fungsi banyak, itu menunjukan bahwa small government kaya dengan fungsi. Sistem pelayanan akan lebih akurat," kata Laode.
Sementara itu, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean mengatakan, program integrasi e-KTP yang digagas Prabowo-Sandi adalah sesuatu yang mudah dilaksanakan. Sebab, kata Ferdinand, cikal bakal e-KTP adalah mengarah pada identitas tunggal warga negara Indonesia.
"Kalau kita mencontek Amerika di kartu itu nomor jaminan sosial masyarakatnya ada. Kita juga akan menjurus ke sana. Tetapi di tengah jalan karena e-KTP dicampuri kasus, akhirnya berubah. Sekarang Bang Sandi datang dengan gagasan untuk menyempurnakan ini, menjadikan ini menjadi nyata, jadi melakukan ini tidak sulit," kata Ferdinand.
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
