Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan, di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, bawang merah merupakan salah satu komoditas yang sangat penting keberadaannya karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bisa menjaga kestabilan harga bawang merah dengan tetap mempertimbangkan harga pokok produksinya.
“Petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk meminta agar pemerintah menjaga kestabilan harga bawang merah. Pemerintah jangan doyan impor karena hal ini bisa berbahaya," kata Soepriyatno usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan masyarakat penerima Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) klaster bawang merah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Selasa (19/3).
Dikatakannya, jangan karena inflasi, harga bawang merah hasil produksi petani langsung dihancurkan dengan kebijakan pemerintah yang mengimpor bawang merah secara besar-besaran.
“Akibatnya banyak bawang merah hasil produksi para petani menjadi tidak laku. Kebijakan impor oleh pemerintah tersebut akan menghancurkan hasil produksi dalam negeri. Kita harus memproteksi pertanian dalam negeri, supaya semua kebutuhan bisa kita penuhi," ujarnya.
Masalah pangan merupakan urusan yang sangat strategis, sambungnya, oleh sebab itu kita jangan sampai bergantung pada impor.
"Selain itu, para petani bawang merah di Nganjuk juga mengharapkan agar kualitas hasil produksi pertanian mereka bisa ditingkatkan dan memiliki varietas yang bagus dan unggul," ucap politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Soepriyatno menyampaikan bahwa lahan di Indonesia banyak yang subur. Apabila harga bawang bagus, pasti hasil pertanian bawang merah juga akan banyak.
"Kalau pertanian bawang merah tersebut banyak dan sentra bawang merahnya juga besar, maka produksi bisa kita penuhi dan kita bisa swasembada," paparnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan bahwa implementasi PSBI di Nganjuk sudah sangat bagus. PSBI tidak bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada karena PSBI hanyalah stimulus.
"Yang bekerja untuk menyelesaikan masalah yang ada itu harusnya Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian karena merekalah yang memiliki anggaran besar. Menteri Perdagangan harus bisa memasarkan hasil produksi Indonesia ke luar negeri, bukan memasarkan produk luar negeri ke Indonesia. Itu salah kaprah namanya," pungkasnya.
