AHY Akui Sudah Ditawari Jabatan Menteri oleh Prabowo

Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono
Sumber :
  • VIVA/Anwar Sadat

VIVA – Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menanggapi pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo terkait pembagian jatah kursi Menteri.

Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Menurut AHY terkait pembicaraan pembagian jatah kursi menteri, Demokrat memang telah ditawari oleh Prabowo-Sandi, namun jumlahnya masih dipertimbangkan.

Selain itu, AHY juga mengakui bahwa memang ada tawaran kepadanya untuk mengisi jabatan menteri. Bahkan terkait posisi menteri tersebut dibicarakan langsung oleh Prabowo Subianto

Prabowo Kaget Ada Pemuda Ngaku Siap Mati untuknya di Pilpres 2019: Saya Suruh Pulang!

"Bahwa Partai Demokrat sama dengan parpol pengusung Prabowo-Sandi lainnya, yaitu PAN, dan PKS juga sebelumnya telah ditawarkan, sebelumnya secara langsung oleh Pak Prabowo sebagai capres," kata AHY di Semarang, Senin malam 1 April 2019

Namun saat ini, AHY mengatakan, bagi Demokrat, pembagian jatah menteri itu bukanlah prioritas utama saat ini. Yang terpenting justru bagaimana memenangkan pertarungan dahulu dan baru kemudian melakukan perubahan yang lebih baik untuk rakyat.

Prabowo Cerita Tak sampai Satu Jam Putuskan Terima Ajakan Jokowi Gabung Kabinet

"Hari ini urgensinya belum di sana, karena kalau kita berbicara tentang jabatan menteri, berapa posisinya, di pos-pos apa saja, maka ini khawatirnya justru akan melukai perasaan rakyat. Rakyat berharap sekali ada sebuah semangat perubahan yang terlepas hanya merupakan bagi-bagi kekuasan yang dilakukan parpol-parpol dalam pemilu ini," ujarnya.

AHY menegaskan saat ini Demokrat masih berada dalam koalisi Prabowo-Sandi dan akan berusaha sekuat tenaga memenangkan pilpres dan pileg. Setelah dua target tersebut tercapai, barulah Demokrat membicarakan posisi menteri.

"Kami ingin fokus dulu di sana. Sudah selesai tanggal 17 April, barulah kita berbicara kemudian pemerintahan mendatang ini bisa adaptif dan juga efektif menjalankan birokrasi pemerintahan yang semakin terbuka, transparan," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya