- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA – Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Fadli Zon, menuding terungkapnya praktik korupsi di kementerian, BUMN, dan praktik uang di koalisi calon presiden petahana Jokowi menunjukkan bahwa Jokowi gagal menciptakan pemerintahan yang bersih.
Diungkapkan Fadli, pihaknya menerima laporan adanya oknum-oknum BUMN melakukan kampanye untuk memenangkan paslon tertentu. Dan diakuinya, calon presiden petahana mempunyai akses dan fasilitas pada BUMN dan direksi untuk dimanfaatkan memenangkan petahana.
"Kita mendapat laporan-laporan bahwa juga ada oknum-oknum BUMN yang ikut terlibat upaya memenangkan paslon tertentu, membuat atribut, kaos, bingkisan berisi sembako. Artinya mereka yang berada di lingkungan petahana mempunyai akses kepada semua fasilitas itu," ujarnya dalam acara ILC: Kejutan OTT KPK: Ratusan Ribu Amplop Untuk "Serangan Fajar? di TvOne, Selasa 2 April 2019.
Menurut Fadli, hal itulah yang membuat terjadi penyalahgunaan kekuasaan, yang tentu saja ini menimbulkan masalah besar dalam politik nasional. Dia pun menuding Jokowi gagal menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik.
"Kesimpulan saya Jokowi gagal menimbulkan clean government, pemerintahan yang bersih, good government, pemerintahan yang baik yang dicita-citakan," ujarnya.
Dia juga menyesalkan tidak adanya pernyataan atau tanggung jawab Presiden Jokowi terkait kasus suap yang terjadi di Kementerian Agama, yang berada di bawah kendalinya.
"Ini menunjukkan tidak ada ada leadeship. Ini kesalahan leadership yang memberi peluang terhadap hal itu (korupsi)," ujarnya.
Dia juga menyoroti praktik politik uang untuk membeli suara dengan ditemukannya 400 ribu amplop terkait OTT anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, yang tujuannya diduga untuk memenangkan pemilu 17 April 2019. Fadli pun meminta Bawaslu tegas untuk menindak praktik-praktik pelanggaran pemilu ini.
"Saudara Febri (Juru Bicara KPK, Febri Diansyah) juga bilang ada cap jempol, cap jempol dalam politik itu artinya paslon nomor 01 bukan yang lain. Ini yang harus didalami lagi," ucap Fadli.
