VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI, Marinus Gea mengatakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi, dibutuhkan adanya anggaran yang cukup untuk balai latihan kerja (BLK). Itu dilakukan sebagai tulang punggung dalam mencetak pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Dia menjelaskan, kondisi BLK yang ada saat ini masih belum bisa dikatakan layak demi memenuhi kebutuhan pelaku usaha di kawasan industri baru.
"Dunia kerja membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada. Ini yang jadi kesalahannya," ujar Marinus Gea, Jumat, 12 April 2019.
Saat kegiatan kunjungan kerja ke BLK, Marinus menceritakan para pengurus BLK itu ingin mengganti teknologi dengan yang baru akan tetapi terbentur anggaran.
"Mereka mengatakan bagaimana kita mengganti peralatan, anggarannya tidak ada. Ini kembali ke persoalan anggaran negara," ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyebutkan, BLK Pemerintah berjumlah 514 sedangkan swasta jumlahnya lebih sedikit hanya 58. Hanya saja, jika mengacu pada data Pantau PJTKI, jumlah BLK swasta jauh lebih banyak hingga mencapai 189.
Di level nasional, persoalan BLK ditegaskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan membangun 1.000 BLK Komunitas pada 2019. Pembangunan BLK ditujukan antara lain untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2025 hingga 2030.
Anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp1 triliun sehingga setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp1 miliar. (EP)
