Mahfud MD Minta Maaf soal Polemik Pendukung Prabowo Garis Keras

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyampaikan permohonan maaf karena ucapannya soal pendukung Prabowo Subianto berasal dari daerah garis keras. Ia memahami istilah ucapannya bisa dipahami dengan sudut pandang yang tidak sama.

img_title Ketum MUI Sebut Dasco Sosok yang Tepat Dampingi Prabowo sebagai Wapres

Dia menekankan garis keras yang dimaksudnya sebagai istilah sikap kokoh, tidak mau berkompromi dengan pandangan yang tidak sejalan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Arti garis keras di dlm literatur " is an adjective describing a stance on an issue that is inflexible and not subject to compromise". Arti ini tak bs dicabut krn sdh jd term dlm ilmu politik scr internasional. Tp bg yg salah memahami penggunaan istilah ini sy minta maaf," ujar Mahfud dikutip dari akun Twitternya, @mohmahfudmd, Rabu, 1 Mei 2019.

img_title Prabowo Tinggal Hitung Hari Serahkan Dua Nama Cawapres Pengganti Gibran, Siapa Saja?

Mahfud menekankan tak ingin mau memperpanjang polemik istilah garis keras tersebut. Apalagi, ada isu yang menudingnya sengaja melontarkan ucapan tersebut karena untuk pengalihan isu kecurangan Pemilu 2019.

Baca: Debat Panas Mahfud MD Vs Fadli Zon soal Pendukung Prabowo Garis Keras

img_title Bareskrim Sisir Medsos dalam Kasus Dugaan Makar oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Cs, Ada Apa?

Dia meminta agar semua pihak lebih baik fokus mengawal proses penghitungan suara pemilu. Kata dia, dalam sistem demokrasi mestinya semua harus mendapatkan keadilan.

"Daripada sy dituding "mau membelokkan isu" dari kecurangan pemilu maka sy takkan memperpanjang polemik. Mari kita kawal sj ber-sama2 proses pemilu ini krn jalannya msh panjang. Semua hrs mendapat keadilan sesuai tuntutan demokrasi. Demokrasi hrs selalu diimbangi hukum (nomokrasi)," demikian cuitan tambahan Mahfud.

Imbas ucapan Mahfud memang banyak kritikan tetuju kepada pakar hukum tata negara tersebut. Sejumlah pihak mulai dari tokoh Aceh, Sulawesi Selatan sampai Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi Mahfud yang juga menjabat anggota Dewan Pengarah Badan Pemmbinaan Ideologi Pancasila.

Pernyataan Mahfud dianggap tak tepat karena dinamika saat ini sedang panas tensinya karena menunggu proses penghitungan suara Pemilu 2019.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condro

Ekspose Kasus Dugaan Makar Mantan Kapolri Listyo Sigit Cs dengan Kejagung Mendadak Ditunda, Ini Alasannya

Rencana ekspose kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) batal digelar sesuai jadwal.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut