- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Komandan Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019. Pertemuan ini pun memunculkan isu spekulasi politik Partai Demokrat akan gabung ke koalisi Jokowi.
Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, kedatangan AHY ke Istana adalah atas undangan pribadi Jokowi. Jadi, bukan atas inisiasi atau kemauan AHY.
"Atas undangan Jokowi secara pribadi ke AHY. Agenda pertemuan adalah silaturahmi karena sudah cukup lumayan lama tidak bertemu. Dan wajar saja seorang presiden mengundang AHY dan wajar AHY menemui Jokowi. Tidak elok kalau undangan silaturahmi ditolak hanya karena beda koalisi," ujar Ferdinand dalam pesan singkat, Kamis malam, 2 Mei 2019.
Dia menekankan perlunya pertemuan seperti antara AHY dengan Jokowi. Hal ini penting untuk meredakan tensi politik yang memanas di tengah proses penghitungan suara Pilpres 2019.
"Kita Partai Demokrat DNA politiknya adalah meletakkan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan, maka ini adalah silaturahmi untuk menyejukkan suasana politik," jelas Ketua Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat itu.
Namun, ia menegaskan pula bahwa pertemuan AHY dengan Jokowi jangan diartikan Demokrat akan meninggalkan koalisi Adil dan Makmur pendukung Prabowo Subianto. Ia menegaskan, Partai Demokrat punya kewajiban moral politik sampai penetapan KPU terkait presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.
Posisi Demokrat saat ini adalah sebagai salah satu partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. "Jangan diartikan bahwa seolah Demokrat meninggalkan koalisi Adil Makmur dan pindah ke koalisi Jokowi. Politik tidak seperti itu. Partai Demokrat akan menyelesaikan kewajiban moral politiknya di koalisi Adil Makmur hingga selesai ditetapkan oleh KPU," ujar Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) itu.
Ferdinand menambahkan, sejauh ini belum diketahui siapa pemenang Pilpres 2019. Meskipun pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul sementara versi Situng real count KPU.
"Kita belum tahu siapa yang akan ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pilpres nantinya. Jika Prabowo yang ditetapkan oleh KPU, maka tentu Demokrat akan melanjutkan koalisinya dengan Prabowo memimpin negeri ini," ujarnya.
Namun, bila KPU menetapkan Jokowi melanjutkan periode kedua sebagai RI-1, Demokrat punya hak menentukan sikap politiknya. "Jika KPU menetapkan Jokowi sebagai pemenang, maka Partai Demokrat mandiri dan bebas serta berdaulat menentukan sikap politiknya apakah kemudian akan bergabung dengan Jokowi atau tidak," tuturnya.
Baca: Bertemu Jokowi, AHY Bahas Kondisi Terkini Usai Pemilu 2019
Sebelumnya, AHY usai pertemuan menyampaikan pertemuannya dengan Jokowi sebagai silaturahim yang dijalanknan. Menurut dia, komunikasi politik tidak selalu pragmatis. Dalam pertemuan itu juga sempat dibahas situasi usai Pemilu, 17 April 2019.
"Kita berharap pasca 17 April mudah-mudahan bisa tenang sabar, melihat situasi perkembangan sekaligus jadi masyarakat yang dewasa," ujar AHY.
Menurut AHY, dalam politik tentu tidak bisa dihilangkan sama sekali perbedaan pendapat. Sikap terbaik tunggu sampai perhitungan terakhir dari penyelenggara pemilu.
"Kita hormati, dengan sabar, tunggu, dari hari ke hari bisa pantau perolehan Pileg maupun Pilpres. Mudah-mudahan 22 Mei bisa menerima apapun hasil yang dijelaskan KPU nanti," ujar putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Baca: Munarman Sebut Prabowo Menangi Pilpres Jika Jokowi Didiskualifikasi
