- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menarik perhatian publik. Selain bersilaturahmi, pertemuan itu juga membahas perihal politik terkini seperti masalah eksistensi lembaga hitung cepat atau quick count.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui, persoalan quick count oleh banyak lembaga itu menjadi perbincangan antara Jokowi dan anak sulung Susilo Bambanh Yudhoyono tersebut.
"Menyamakan persepsi apa yang sebenarnya terjadi dengan hal-hal yang dipermasalahkan, diduga dan sebagainya. Misalnya urusan quick count, kan ini sudah menjadi tradisi kita dalam demokrasi sejak tahun 2004 quick count sudah ada," kata Pramono, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 3 Mei 2019.
Kemudian, hitung riil KPU melalui situng, juga dipersoalkan. Dengan tuduhan kesalahan input sehingga harus dihilangkan. Pramono mengatakan, sebenarnya itu semua adalah alat bantu dalam demokrasi. Sebelum situng KPU, juga ada kawalpemilu yang menampilkan hasil perhitungan bertahap.
"Dan kalau kemudian ada orang yang minta agar real count situng didrop ini kan aneh. Demokrasi semakin maju, alat kontrolnya semakin banyak. Kalau situngnya di-take down misalnya, kan masih ada kawal pemilu yang kurang lebih nanti hasilnya sama. Karena materi perhitungan C1-nya juga sama," jelas mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.
Pramono menyebut instrumen itu membuat demokrasi di Indonesia semakin maju. Ia menyindir jangan karena tidak sesuai keinginan maka hendak menghapus itu semua. Maka pertemuan Jokowi dan AHY, memberi harapan untuk demokrasi Indonesia ke depannya.
"Instrumen-instrumen ini makin baik dan kalau dimaknai apa yang terjadi dalam pertemuan kemarin, ya positif-positif saja," tutur Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu.
Pertemuan itu juga, jelas Pramono, adalah forum silaturahim setelah mereka disibukkan dengan aktivitas kampanye pemilu. Pertemuan Jokowi dan AHY juga dinilai bisa menurunkan tensi politik saat ini.
"Sehingga dengan demikian sekali lagi teman-teman, pertemuan itu dimaknai silaturahmi, untuk menyamakan persepsi, semakin memperkaya pengatahuan kita tentang demokrasi," tuturnya.
