PKS dan Gerindra Dukung Pansus Pemilu, Paripurna DPR Banjir Interupsi
- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Khusus Pemilu 2019. Sejumlah fraksi pun mengajukan interupsi menanggapi dengan menolak usulan tersebut.
Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate menilai tak perlu ada pansus pemilu. Fraksinya menolak pembentukan pansus tersebut.
"Kami dengan ini menyatakan dengan tegas, menolak pembentukan pansus sebelum proses perhitungan suara ini selesai dilaksanakan," kata Johnny dalam paripurna di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.
Ia menambahkan, kegagalan, keberhasilan, capaian, kekurangan, kelemahan serta hal-hal negatif merupakan hasil dari legislasi primer yang disusun DPR dan pemerintah. Karena itu, proses pemilu yang berlangsung yaitu rekapitulasi harus dijaga dan diawasi dengan baik.
"Hal ini menjadi wajar dan masuk akal apabila DPR menunggu, menanti, ikut mengawasi, termasuk rekapitulasi suara dengan tidak mengambil langkah-langkah politik yang merusak dan mengintervensi perhitungan suara yang sedang berlangsung," kata Johnny.
Menurutnya, menuding terjadi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan keputusan yang sangat prematur. Ia meminta agar tak melakukan langkah politik yang mengganggu kerja politik besar bangsa.
"Kita bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memastikan pemilu diselesaikan dengan baik. Pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang legitimate," kata Johnny.
Anggota Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, menilai pansus juga tak diperlukan. Saat ini penghitungan suara sedang berjalan. Bulan Ramadan menurutnya dianggap momen yang tepat meredakan ketegangan pemilu.
"Pansus tak perlu. Kita serahkan nanti perubahan atas desain pemilu yang ada. Pemilu 2024 kita desain dengan pelaksanaan seperti apa sehingga bisa dihindari jatuhnya korban," kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.
Ia meminta agar kembali menyatukan komponen bangsa. Maka, diharapkan usai pemilu nanti, konstruksi dukungan diberikan pada siapa pun yang menjadi pemenang pileg dan pilpres.
"Kita berbesar hati dengan perolehan yang ada dan satukan tekad untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Misbakhun.
Lalu, anggota Fraksi PKS, Refrizal, menilai pemilu kali ini yang terjelek sejak reformasi. Sebab ada ratusan yang wafat dan ribuan yang sakit. Ia juga menilai masifnya kecurangan, menjadikan pemilu tahun ini menjadi terburuk setelah reformasi. Karena itu perlu ada hak angket pemilu.
"Sebagai anggota DPR sangat mendukung dibentuk hak angket DPR RI untuk menyelidiki kenapa meninggalnya begitu masif, ribuan orang terbaring di rumah sakit. Sekali lagi saya mendukung dibentuknya pansus atau hak angket DPR RI. Itu sesuai undang-undang, sesuai konstitusi," ujar Refrizal.
Kemudian, anggota Fraksi Gerindra, Bambang Haryo, menilai pelaksanaan pemilu serentak sangat memprihatinkan karena banyak yang wafat dan sejumlah masalah lainnya. Ia menyetujui dibentuknya pansus pemilu.
"Setuju, segera membentuk pansus pemilu. Kalau perlu investigasi hal yang berhubungan dengan kecurangan dan kecelakaan kerja yang terjadi. Kami dukung pembentukan pansus pemilu," kata Bambang. (ase)
