- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – PDI Perjuangan sangat menyayangkan manuver calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menarik seluruh saksi mereka dari proses rekapitulasi di KPU tingkat pusat.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tindakan menarik saksi mengingkari komitmen deklarasi damai yang mana Prabowo sendiri ikut menandatanganinya. Komitmen itu ditandatangani oleh calon presiden serta calon wakil presiden, dan seluruh ketua umum partai politik.
"Sikap menarik saksi tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi. Sikap itu sangat disayangkan, bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai," kata Hasto ketika dikonfirmasi, Kamis 16 Mei 2019.
Hasto menerangkan, komitmen deklarasi damai merupakan kontrak politik agar setiap kandidat yang berkontestasi sepakat mengikuti aturan undang-undang. Selama ini, kata dia, partai berlambang 'banteng' termasuk, ketua umumnya Megawati Soekarnoputri, percaya pada sikap kenegarawanan Prabowo.
"Selama ini Ibu Megawati Soekarnoputri pun dalam berbagai kesempatan juga selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Pak Prabowo. Jadi PDI Perjuangan meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia, maka puncak rekapitulasi pada tanggal 22 Mei 2019 nanti, situasi politik akan aman dan terkendali,” ujarnya.
Namun, Hasto memandang pemilu serentak kali ini menyisakan catatan. Seperti narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa. Namun ia menyoroti, bahwasanya pelaksanaan pemilihan legislatif lebih rumit ketimbang pemilihan presiden.
Ia juga merujuk, partisipasi pemilih lebih dari 80 persen, dan hasil survei sejumlah lembaga yang 92 persen menyatakan menerima hasil pemilu membuktikan makin dewasanya masyarakat dalam politik.
"Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta," kata dia. (ren)
