- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA - Anggota Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun, mengklaim partainya sangat pantas untuk menduduki posisi ketua MPR. Sebab, Golkar menjadi partai pemenang pemilu kedua setelah PDIP.
"Ketua umum sudah menyampaikan bahwa pemenangnya adalah PDIP. Partai Golkar nomor dua, tentunya sangat pantas untuk mendapatkan jabatan ketua MPR," kata Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 20 Mei 2019.
Meski begitu, Misbakhun memahami keinginan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, untuk menjadi ketua MPR sebagai hal wajar. Tapi keinginan Golkar menduduki ketua MPR dianggap sesuai fatsun politik dan kebiasaan ketatanegaraan.
"Berdasarkan UU MD3, bahwa ketua DPR itu dijabat oleh partai pemenang pemilu, itu sudah ada ketentuannya. Kemudian mengenai MPR, itu ditentukan dengan sistem paket. Tentunya dengan sistem paket, Cak Imin bisa ikut paketnya Partai Golkar. Karena kami memahami bahwa sistem paket itu harus bersama-sama dengan partai lain membangun koalisi di DPR yang kemudian membangun koalisi di MPR," kata Misbakhun.
Misbakhun berharap jabatan ketua MPR bisa disepakati secara musyawarah mufakat. Sebab, biasanya MPR dalam mengambil keputusan lebih banyak berdasarkan musyawarah dan mufakat.
"Tapi kalau memang harus pemungutan suara, ya kita harus menghitung-hitung. Mudah-mudahan dengan posisi seperti itu bisa diterima oleh Cak Imin," ujarnya.
Menurutnya, jabatan ketua MPR adalah jabatan yang simbolik dan memiliki peran strategis. Sehingga bagi Partai Golkar, jabatan ketatanegaraan yang strategis itu memang menjadi sebuah pencapaian.
"Masih terlalu awal (lobi). Karena apa, pengumuman pemenang pemilu penetapan hasil pemilu 2019 masih akan berlangsung. Kemudian prosesnya masih tanggal 1 Oktober kita diminta mengucapkan sumpah dan janji, karena periodenya masih panjang, jadi dinamikanya masih bisa terjadi," kata Misbakhun.
Saat ditanya siapa bakal calon pimpinan MPR dari Golkar, Misbakhun menegaskan hal tersebut hak sepenuhnya ketua umum Partai Golkar. Ketua umum diyakini akan mencari kader Golkar terbaik yang bisa memberikan peran dan merepresentasikan Partai Golkar di lembaga tinggi negara.
"Masih terlalu awal dan itu hak ketua umum Partai Golkar. Golkar adalah partai yang tua, setiap penunjukan kader Golkar di setiap posisi strategis selalu ada mekanisme di internal partai yang harus dilalui, sehingga begitu ditunjuk, tak ada pertanyaan dari kader yang lain mengenai mekanisme dan sistem yang dilakukan," tuturnya. (ase)
