- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya berencana menggugat hasil rekapitulasi suara pemilihan legislatif 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi.
Sebab, kata Hasto, berdasarkan perhitungan pihaknya terdapat selisih yang signfikan dengan rekapitulasi KPU.
"Untuk itu kami bermaksud sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu yang dijamin oleh konstitusi, maka PDI Perjuangan akan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi," ujarnya di kantor PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.
Hasto menjelaskan, berdasarkan hitungan internal, PDIP berhasil meraih 133 kursi pada Pemilihan Legislatif 2019. Namun hasil perhitungan KPU ternyata hanya 129 kursi.
"Hasil quick count yang kami lakukan, PDI Perjuangan sebenarnya berpotensi 133 kursi itu berdasarkan quick count. Jadi ada (selisih) 4 kursi (dari KPU)," kata Hasto.
Ketika ditanya dapil mana saja yang akan digugat, Hasto menyebut sejumlah provinsi tempat dapil tersebut, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Papua, dan Sulawesi Barat.
Modus kecurangan yang terjadi, kata Hasto, diduga yaitu pengambilan suara. Pihaknya melihat pileg yang sangat kompleks melahirkan saling curi suara. Bukan cuma antar caleg antar parpol, namun juga antar caleg di internal parpol.
Namun, kata Hasto, ada juga temuan kesalahan aritmatik di mana saat penghitungan suara di TPS, misal perolehan caleg PDIP berjumlah 136, namun di tingkat berikutnya berubah menjadi 36. Artinya sekitar 100 suara hilang.
Diterangkan Hasto, pihaknya menemukan banyak modus kecurangan aritmatik itu terjadi di tingkat KPPS.
"Tapi masih kami teliti karena PDIP tidak akan melakukan gugatan tanpa bukti kuat. Maka perkiraan kami sementara paling banyak hanya ada 7 dapil. Tapi kan kami bisa digugat pihak lain. Maka langkah terbaik kami menyiapkan seluruh bukti-bukti C1 lah yang paling otentik," kata Hasto. (ase)
