- U-Report
VIVA – Sikap pemerintah yang memutuskan membatasi aktivitas di media sosial untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ini dianggap berlebihan dan tidak masuk akal.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengatakan pembatasan ini bertentangan dengan demokrasi. Padahal kebebasan berpendapat termasuk di media sosial adalah bagian dari demokrasi.
"Kemarin ada pernyataan pemerintah akan mengawasi ucapan para tokoh politik, sekarang akses media sosial dibatasi. Menurut saya ini pemerintah panik dan ketakutan hingga demokrasi saja diatur seenak mereka. Rezim ini takut dengan demokrasi," kata Andre di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019.
Politikus Partai Gerindra ini menekankan, kepanikan yang ditunjukkan rezim saat ini sama saja tengah memperlihatkan kebobrokan sistem pemerintahan yang dijalankan selama ini.
"Ya mereka panik makanya membatasi aktivitas rakyat. Ingat, rakyat tidak bodoh, merasakan kesenjangan ekonomi, hukum yang tidak adil dan itu semua rakyat lihat," kata Andre.
Menurut Andre, sikap rakyat bagaimana pemimpinnya menjalankan sistem pemerintahan. Jika pemimpin berlaku adil dan mencintai rakyatnya, maka rakyat juga akan mencintai pemimpinnya.
"Namun di rezim ini justru banyak rakyat yang merasakan kezaliman, maka rakyat memiliki hak untuk meminta keadilan, termasuk menyuarakan pendapatnya melalui media sosial," kata Andre. (ase)
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
