Soetrisno Bachir: PAN Lebih Maslahat Gabung Koalisi Jokowi

Mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir.
Sumber :
  • VIVA/Fajar Sodiq

VIVA – Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Soetrisno Bachir sangat mendukung partai berlambang Matahari itu berkoalisi dengan pasangan capres Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurutnya, bergabung dengan kubu Jokowi bakal memberikan manfaat untuk partai. 

Peta Koalisi 2024 Dinamis, Poltracking: Negosiasi 'Kue' Politik Tak Kunjung Matang

"Dengan PAN bergabung Pak Jokowi, menurut saya banyak maslahatnya, banyak kebaikannya, dibandingkan mudaratnya," kata Soetrisno, saat menghadiri acara tasyakuran relawan Jokowi-Amin atas kemenangan pasangan capres 01 dalam Pilpres 2019 di Graha Sabha Buana Solo, Sabtu malam, 25 Mei 2019.

Soetrisno, yang juga Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, mengungkapkan bahwa komunikasi antara Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dengan Jokowi sudah mulai terjalin. Dengan bertemunya dua tokoh tersebut, menunjukkan sinyal kemungkinan nanti bisa bergabung dengan kabinet Jokowi-Amin.

LSI Denny JA: Pengguna FB Mayoritas Pilih KIB Ketimbang Koalisi Lain

"Bergabung dengan kabinetnya Pak Jokowi, sangat mungkin. Karena, dulu pada pertengahan pemerintahan periode pertama itu PAN pernah bergabung dengan Pak Jokowi. Waktu itu, saya yang mengantarnya," katanya.

Soetrisno pun mengaku akan sangat baik mendukung koalisi pemerintahan baru, demi kepentingan bangsa. Karena, pada masa pemerintahan periode kedua nanti, Jokowi sudah tidak begitu berpikir politik, sehingga kalau kabinet itu kuat, maka ekonomi juga akan lebih cepat jalannya.

Utak Atik Poros 2024: Baru PDIP dan KIB yang Punya Tiket Capres

"Niatnya bukan bagi-bagi kue kekuasaan, tetapi untuk membangun percepatan ekonomi kita ini. Semakin banyak bergabung, semakin lebih bagus," ucapnya.

Hanya saja, ia mengungkapkan, meski banyak partai yang mendukung pemerintahan Jokowi, namun tetap diperlukan oposisi di luar pemerintahan.

"Katakanlah keberadaan oposisi itu akan mengingatkan, dan mengkritisi apa yang dilakukan pemerintah," tuturnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya