- Dok. Partai Golkar.
VIVA – Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Zainudin Amali, menilai isu mempercepat Musyawarah Nasional atau Munas hanya disampaikan segelintir kader. Amali memastikan, pemilik suara yang punya andil memilih ketua umum periode mendatang tetap berpegang pada jadwal semula.
Jadwal tersebut mengacu pada Munaslub sebelumnya yang menyatakan organisasi berlogo Pohon Beringin itu akan menggelar Munas pada Desember mendatang.
"Sampai hari ini saya belum melihat para pemilik suara, baik DPD Provinsi maupun DPD Kabupaten/Kota dan ormas pendiri dan didirikan kita kenal dengan hasta karya, menyurakan tentang percepatan munas," kata Amali kepada wartawan di Jakarta, Selasa 18 Juni 2019.
Amali menilai, sejumlah dasar yang melatari keinginan mempercepat Munas tidak tepat. Usulan itu datang dari kelompok yang menamakan dirinya Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) dengan menyodorkan nama jagoan mereka Bambang Soesatyo.
Jika berpatok pada raihan suara, menurut Amali, justru di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto Golkar bisa keluar dari prediksi sejumlah pihak. Sebelum Pileg 2019, sejumlah pihak memprediksi Golkar akan terlempar menjadi partai papan tengah.
Amali mengingatkan dalam lima tahun terakhir, internal Golkar diuji konflik dualisme kepengurusan, gonta-ganti ketua umum, sampai kader terjerat hukum.
"Dalam kondisi partai yang dilanda konflik internal, sempat terpecah dengan dua kepemimpinan. Kemudian berganti-ganti ketum, kemudian ada masalah-masalah dihadapi, turbulensi yang luar biasa yang dihadapi oleh Golkar, memperoleh kursi yang sekarang itu luar biasa," jelas Amali.
Amali menyadari, setiap hajatan munas, partainya telah terbiasa dengan dinamika di internal. Maka itu, ia menilai, semua pihak yang berkepentingan di Golkar untuk menjaga soliditas agar tidak terjadi konflik begitu tajam.
"Maka kami tidak mau lagi ada gesekan di internal partai. Demi menjaga itu, kita solid lah," kata dia.
