- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA – Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, saksi-saksi yang dihadirkan Prabowo-Sandi dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak memperkuat tudingan bahwa hajatan demokrasi lima tahunan itu diselenggarakan secara curang.
Dalam persidangan-persidangan yang telah berlalu, menurut Bivitri, keterangan para saksi seringkali bisa segera dipatahkan oleh KPU selaku termohon, juga Bawaslu serta diperkuat TKN selaku pihak terkait.
"Terus terang saja, kalau saya melihat (kekuatan keterangan saksi Prabowo-Sandi) masih sangat kurang," ujar Bivitri usai diskusi di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Minggu 23 Juni 2019.
Bivitri menyampaikan, narasi bahwa Pilpres 2019 diselenggarakan secara curang hanya kuat melalui pernyataan-pernyataan sepihak para saksi. Termohon, juga pihak-pihak lain, lantas secara mudah memberi klarifikasi yang disertai bukti.
"Jadi memang waktu disampaikan pada awal, kesannya iya (Pilpres curang). Tapi kan kita harus melihatnya waktu pemeriksaan silang. Ada keterangan oleh termohon, KPU, maupun pihak terkait," ujar Bivitri.
Dia mencontohkan, klarifikasi KPU bahwa dugaan kecurangan di suatu daerah sudah diselesaikan melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU). Selain itu, Bawaslu juga kerap mengungkapkan bahwa tindak lanjut tudingan-tudingan kecurangan dari saksi Prabowo-Sandi sudah selesai.
"Nah kalau dilihat keseluruhan proses, tidak hanya waktu saksi memberi keterangan, tapi juga eksaminasi, kalau saya sih melihatnya (keterangan saksi Prabowo-Sandi) belum (kuat)," ujar Bivitri. (ren)
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
