Golkar Jabar Sindir Ada Elite yang Kesengsem Percepat Munas
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Percepatan perhelatan Musyawarah Nasional atau Munas melanda internal Partai Golkar. Para pemegang hak suara seperti pimpinan DPD Jawa Barat pun ikut merespons.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai desakan Munas merupakan manuver sejumlah pihak demi incaran jatah kursi menteri di Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Sebab, tak ada peristiwa mendesak yang mengharuskan Golkar menggelar Munas.
"Sekarang itu enggak ada peristiwa politik yang dihadapi Golkar. Malah yang ada sekarang tentang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa pilpres,” kata Dedi kepada wartawan, Senin, 24 Juni 2019.
Dia menekankan sesuai jadwal Munas semestinya digelar Desember 2019. Tak perlu tergesa-gesa mengusulkan munas. Dedi mengingatkan ajang munas itu membicarakan agenda Golkar untuk lima tahun ke depan.
“Munas itu agenda pembicaraan Golkar menghadapi 2024. Karena bicaranya lima tahun ke depan tidak mesti tergesa-gesa bulan Oktober,” jelas eks Bupati Purwakarta itu.
Namun, bila masih ada elite yang masih ngotot munas dipercepat pada Oktober 2019 maka ada kepentingan yang dipertanyakan. “Kalau ingin Bulan Oktober berarti ada pihak-pihak yang kesengsem memiliki peran politik di Bulan Oktober hubungannya dengan presiden, urusan kabinet,” jelas Dedi.
Bagi dia, saat ini munas lebih disuarakan oleh desakan elite bukan kepentingan partai. "Desakan munas berasal dari urusan elite dan orang per orang yang tak ada sangkut pautnya dengan urusan kepartaian Golkar.
“Desakan munas itu dari elite bukan murni urusan partai. Tak ada kepentingan partai dalam percepatan munas,” ujarnya.
Kemudian, ia meminta agar pencapaian di Pileg 2019 harus dilihat secara obyektif. Perolehan 85 kursi mesti diapresiasi di tengah Golkar mendapat sorotan negatif terkait kasus Setya Novanto dan Idrus Marham. Belum lagi Golkar tak mendapatkan coattail effect dari Pilpres 2019 karena tak mengusung kadernya maju. “Justru kami menilai raihan 85 kursi dalam situasi berat seperti ini masih raihan yang bagus,” ujarnya.
Survei IPO: Elektabilitas Gerindra Teratas Capai 23,1%, Disusul PDIP dan Golkar
Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terkait elektabilitas partai. Hasilnya, Partai Gerindra mencapai posisi teratas dengan elektabilitas 23,1 persen
