- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Calon Presiden Petahana Joko Widodo disebut sudah merancang postur kabinet di periode kedua pemerintahannya usai Pemilu 2019. Para elite politik pun mulai mengantisipasi komposisi kabinet pemerintahan baru Jokowi untuk lima tahun ke depan.
Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, menyampaikan kemungkinan perwakilan kelompok juga akan mengisi kursi kabinet pemerintahan Jokowi. Politisi dari partai politik pun berpeluang dapat tempat.
"Saya kira Pak Jokowi akan mempertimbangkan semua elemen masyarakat. Jadi kan secara garis besar portofolio kabinet itu akan diisi oleh kalangan partai dan non partai," kata Arsul saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin 24 Juni 2019.
Arsul mengatakan, pihaknya menggunakan istilah non partai untuk mengganti calon-calon figur menteri dari kalangan profesional. Sebab, ia merasa istilah profesional itu menjadikan halangan menteri dari partai politik tak cakap dalam penugasannya sebagai pembantu presiden.
"Jadi, partai dan nonpartai, yang dari partai pun bisa jadi belum tentu orang partai. Siapa tahu misalnya PPP dapat satu pos dan tidak ada pengurus PPP yang pas, ya kita akan cari orang di luar," kata dia.
Arsul juga memberi contoh soal menteri di kabinet sekarang, yang dinilai dari kalangan profesional ternyata mewakili partai politik di dalamnya. Salah satunya, kata dia, adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Menurutnya sesuai kesepakatan bila PPP gabung ke koalisi Jokowi di Pilpres 2014 maka disepakati ada tokoh profesional, namun merepresentasikan Partai Kabah itu. Figur tersebut adalah Rudiantara, yang merupakan profesional dan merepresentasikan PPP.
"Ya, tidak masalah, karena pada saat itu tidak ada ahli (dari kader internal partai) yang di Kominfo kan," ujarnya. (ren)
