- ANTARA FOTO/Ardiansyah
VIVA – Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Maher Algadri, menyatakan lebih baik pihaknya tetap berada di barisan oposisi. Tetap berstatus oposisi, maka menjadi penyeimbang dalam jalannya pemerintahan sistem demokrasi.
Menurut dia, Prabowo juga dinilai belum perlu untuk bertemu Jokowi. Gerindra juga diharapkan tidak masuk dalam pemerintahan Jokowi lima tahun mendatang
"Kalau saya bilang jangan. Proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, menang. Biar yang kalah di luar menjadi oposisi, kalau enggak bukan demokrasi," kata Maher, Jumat 28 Juni 2019.
Dia menekankan bila usai pilpres malah bagi-bagi jatah kursi jabatan atau kongko-kongko maka tak bakal sehat. "Masa semua pada kongko-kongko? Jangan, yang sehat dong," ujar Maher.
Saat ini, kata dia, yang memilih partai non pemerintah ada sekitar 45 persen atau 70 juta pemilih. Maka itu, suara-suara tersebut harus mendapat perhatian dan didengar masukan mereka. Selain itu, juga sebagai penyeimbang atau kontrol kepada pemerintah.
"Selalu ada check and balance, jadi yang kuasa dikontrol oleh oposisi. Oposisi serius loh, 45 persen tuh bukan kecil. Besar sekali, makanya, ini kan bukan masalah Prabowo atau apa, ini masalah 45 persen itu 70 juta lebih, harus dihargai," ujarnya
Sejauh ini, kata dia, tak ada tawaran yang mengajak Gerindra bergabung dalam pemerintahan. Dan, Gerindra juga tak meminta hal itu. Jika kabar tersebut beredar dipastikan hanya kabar burung saja dan bukan bersumber dari partai Gerindra secara langsung. (ren)
Anies soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada yang Ngajak
Anies juga merespons soal kemungkinan dirinya bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, termasuk jika ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran
