- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Partai Persatuan Pembangunan menyebut pihaknya belum diajak berbicara terkait usulan nama menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk periode kedua. Partai berlambang ka'bah itu justru mengatakan, masih menahan diri untuk tidak banyak berbicara banyak mengenai posisi pembantu presiden sampai pada waktu yang tepat.
"Belum-belum diajak bicara aja belum, kok ngusulin nama? Itu namanya kegeeran (gede rasa)," kata Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin 1 Juli 2019.
Arsul juga mengatakan, pihaknya tak mau lebih dulu berbicara porsi menteri ketika nanti sudah dibahas. Penentuan itu, kata dia, diserahkan pada hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Kita tidak mau berharap-harap, karena biasanya kalau mengharap-harap itu tidak dapat," katanya.
Sebelumnya desas-desus perombakan kabinet mengemuka usai Jokowi dan Ma'ruf Amin dinyatakan pemenang dalam Pilpres 2019. Wacana pembagian menteri tidak hanya terjadi di koalisi pendukung.
Kubu penantang Jokowi di Pilpres disebut-sebut turut ditawari sejumlah kursi. Tawaran itu juga dalam rangka agenda rekonsiliasi untuk merangkul pihak yang kalah.
Beberapa partai, di antaranya, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. (ren)
Bank Dunia Mengubah Batas Garis Kemiskinan pada Tahun 2022
Adanya ketentuan baru Bank Dunia mengenai hitungan paritas daya beli (PPP) atau kemampuan belanja mulai musim gugur 2022 .
