VIVA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat terkait dengan peredaran obat dan makanan. Pasalnya saat ini peredaran obat minim pengawasan sehingga banyak obat ilegal tanpa ada jaminan aman dan mutu.
"Saat ini belum ada undang-undang yang spesifik yang mengatur pengawasan obat dan makanan dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan tersebut harus bersifat full spectrum," jelas Saleh saat rapat dengan Badan Legislasi DPR RI, di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Rapat antara Komisi IX dengan Baleg dalam rangka melakukan harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Waspom. Saleh sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Waspom mengungkapkan, Panja Waspom Komisi IX siap bekerja sama dengan Baleg untuk harmonisasi RUU tersebut.
"Atas nama Komisi IX DPR RI kami siap bekerjasama dengan Badan Legislasi DPR RI untuk melewati tahapan harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan undang-undang ini," ungkap Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Saleh mengatakan, RUU Waspom telah masuk Prolegnas pada tahun 2015-2019, dan telah menjadi rancangan undang-undang prioritas sejak 2018. Dalam rangka penyusunan naskah akademik Komisi IX juga telah menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan penelitian untuk penyusunan awal. RUU ini terdiri dari 19 Bab dan 108 Pasal.
Setelah melakukan kunjungan kerja, rapat, dan mengundang narasumber yang kompeten. Komisi IX juga telah membentuk panitia kerja penyusunan RUU Waspom. Panja juga telah meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan konsepsi. "Pengawasan obat dan makanan ini bersifat multi sektor, multi level dalam rangka mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang yang efektif dan terintegrasi," ujar Saleh
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
