Pleno DPP Belum Ada, Gelagat Mengarahkan Calon Ketum Tunggal di Munas

Wasekjen Golkar periode 2009-2014 dan 2014-2015, Lalu Mara Satriawangsa.
Sumber :
  • Ist

VIVA – Partai Golkar tahun ini punya agenda penting yaitu perhelatan Musyawarah Nasional atau Munas. Namun, munas dikritik karena terkesan ada gelagat untuk mengarahkan agar hanya calon tunggal di munas.

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar periode 2009-2014, Lalu Mara mengatakan gelagat mengarahkan calon tunggal karena belum juga ada agenda rapat pleno harian. Padahal, pleno ini penting untuk menentukan jadwal Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas yang akan membahas penentuan waktu dan tempat munas.

"DPP Partai Golkar belum juga mengagendakan rapat pleno harian untuk memutuskan jadwal Rapimnas yang agendanya penetapan waktu munas. Dampaknya hingga saat ini belum juga dibentuk Komite Pemilihan Ketua Umum, dan pembentukan OC dan SC,” kata Lalu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019.

Menurut dia, hal ini tak baik untuk citra Golkar yang selama ini dikenal demokratis dalam pemilihan ketua umum. Ia mengingatkan dengan hitungan beberapa bulan lagi, waktu sudah mepet. Merujuk jika pelaksanaan munas digelar akhir 2019.

"Mengingat waktu yang sudah mepet, maka kesan yang muncul adalah ada gelagat untuk menciptakan calon tunggal," tutur Lalu.

Kemudian, ia menambahkan, biasanya jelang munas juga ada Komite Pemilihan yang membahas syarat untuk menjadi ketua umum. Komite pemilihan ini nanti yang berujung terbentuknya Organizating Commitee (OC) dan Sterring Committee (SC). Namun, kali ini dinilai berbeda.

"Pleno aja belum. bagaimana mau buat komite pemilihan, pembentukan OC dan SC?" tuturnya.

Menurutnya, dengan cara ini membuat kader partai yang mau maju sebagai caketum akan menjadi serba salah. Tanpa ada aturan yang disepakati bersama maka akan sulit untuk sosialisasi ke DPD sebagai pemilik hak suara.

Elektabilitasnya Moncer di Jawa Barat, Ridwan Kamil 'Dipaksa' Nyagub di Jakarta

"Mau sosialisasi ke DPD dan pemilik hak suara bisa salah karena bisa dianggap tidak santun. Sementara diam saja juga salah. Bisa dinilai tidak serius oleh pemilik hak suara," ujarnya.

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango dalam RDP bersama Komisi III DPR RI, Selasa, 11 Juni 2024

Nawawi Pomolango Menyesal Cuma Minta Tambahan Anggaran Rp 117 M Usai Diledek DPR

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango, mengaku menyesal kenapa hanya meminta tambahan anggaran sebesar Rp 117 miliar. Itu disampaikan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI

img_title
VIVA.co.id
11 Juni 2024