VIVA - Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyesalkan tindakan yang diambil pengurus pusat partai yang menonaktifkan sejumlah pimpinan daerah. Menurut Bambang, tindakan mencopot jabatan para Dewan Pimpinan Daerah hanya gara-gara mendukungnya sebagai bakal calon ketua umum telah menyalahi aturan.
"Setahu saya, enam bulan sebelum Munas itu tidak boleh ada Plt (Pelaksana Tugas)," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 10 Juli 2019.
Bambang menyatakan, dicopotnya sejumlah pimpinan daerah dengan dipimpin Plt, otomatis suara mereka akan hilang pada Musyawarah Nasional. Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar itu juga bilang, 10 Ketua DPD tingkat II yang dinonaktifkan akan datang ke Jakarta, mempertanyakan kebijakan tersebut.
Kesepuluh pimpinan daerah itu ialah Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru Selatan.
"Saya sebetulnya, tidak ingin pendukung-pendukung saya menjadi korban. Saya lebih memilih dia mencabut dukungan dari saya, yang penting mereka selamat," kata Bamsoet.
Sebelumnya diketahui, informasi mengenai pencopotan itu datang dari mantan Ketua Pemenangan Pemilu (PP) Wilayah Timur Partai Golkar Azis Samual. Aziz mengatakan, dibebastugasnnya para elite di petinggi daerah partai itu karena mendukung Bambang Soesatyo.
Menurut Aziz, perintah untuk memberhentikan para Ketua DPD II itu datang dari Melchias Marcus Mekeng yang juga Ketua Bidang PP Wilayah Timur.
Pilkada 2020, Demokrat dan Golkar Sepakat Usung 33 Paslon
Ketum Partai Demokrat AHY menemui Ketum Partai Golkar Airlangga
