- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Mahkamah Konstitusi menyidangkan dugaan penggelembungan suara di daerah pemilihan DPR RI Jawa Timur XI dari Partai Gerindra. Kuasa hukum Caleg Gerindra yang juga Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro, R. Arif Sulaiman menduga ada manipulasi dengan menggunakan C1.
Atas dasar itu pihaknya tidak hanya menggugat ke MK namun akan melaporkan dugaan pemalsuan C1 ini ke Bareskrim Mabes Polri.
"Pemalsuan dokumen C1. Kami akan mempidanakan yang mengeluarkan produk C1 tandingan. Jadi siapa, yaitu KPUD Bangkalan," kata Arif di gedung MK, Jakarta, Senin 15 Juli 2019.
Arief menjelaskan, berdasarkan formulir C1 yang dimiliki, kliennya mendapatkan sekitar 35 ribu suara di Kabupaten Bangkalan untuk daerah pemilihan (dapil) XI Provinsi Jawa Timur DPR RI.
Namun pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat KPU Jawa Timur, hasil akhirnya tidak sesuai harapan karena Suara Nizar Zahro banyak yang hilang dan gagal lolos ke Senayan kembali.
Melihat hal tersebut, klien menanyakan dugaan tersebut dan formulir C1 yang asli dari KPUD namun kliennya tak mendapat jawaban memuaskan dari KPUD. Menurutnya hanya Bawaslu yang memberikan jawaban bahkan dan menunjukkan C1 dari TPS.
"Seharusnya secara fakta termohon yang menyampaikan yaitu KPU bukan Bawaslu. Dalam jawaban, KPU tidak menyodorkan. Kami tidak tahu. Kenapa bukan KPU yang menjawab, KPU tadi pasif. Sebagai termohon KPU harus membuktikan juga dengan jawaban," paparnya.
Arif meyakini data C1 yang dimilikinya asli sesuai dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu. Sehingga data C1 di luar ini dicurigai dipalsukan oleh pihak tertentu.
"C1 kami asli. Kalau C1 pemohon itu Kabupaten Bangkalan 35 ribu sekian. Sudah mempunyai C1 sendiri," katanya. (ren)
