VIVA – Lima tahapan besar prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Visi Indonesia 2019-2024 oleh presiden terpilih Joko Widodo semakin menguatkan dan memperbesar optimisme masyarakat. Semua kementerian, pemerintah daerah dan institusi pemerintahan lainnya harus menanggapinya dengan rencana program dan rencana aksi agar Visi Indonesia bisa segera direalisasikan.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai fokus pengabdiannya untuk periode kedua masa bhakti kepresidenannya. Pilihan prioritas program itu mencerminkan sensitivitas dan kapabilitas Jokowi menanggapi aspirasi semua elemen masyarakat.
Penetapan prioritas program itu tidak mengawang-awang, tetapi langsung menyentuh persoalan-persoalan riel yang dibutuhkan atau dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat. Dari masalah kesehatan ibu dan anak, kebutuhan UMKM akan dukungan infrastruktur, menyiapkan akses bagi generasi milenial, perhatian besar bagi generasi muda yang bertalenta hingga perluasan lapangan kerja melalui percepatan pertumbuhan investasi.
Tidak sekadar menetapkan prioritas program, tetapi Jokowi pun menunjukan komitmen yang sangat kuat untuk merealisasikannya, sebagaimana tercermin pada pernyataan di awal pidatonya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu (14/7/2019) malam. Jokowi bahkan menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan menerapkan ragam pendekatan untuk memastikan program prioritas itu bisa direalisasikan.
Karena itu, Jokowi mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa zaman telah dan terus berubah. Perubahan yang berkelanjutan itu harus ditanggapi dengan pola pikir dan perilaku inovatif, termasuk dalam mengelola dan mengendalikan organisasi. Pola atau cara lama harus ditinggalkan, diganti dengan pendekatan baru sesuai tuntutan zaman.
Visi Indonesia itu semakin menguatkan dan memperbesar optimisme masyarakat. Optimisme itu harus diperkuat oleh rencana program dan rencana aksi semua kementerian, pemerintah daerah dan institusi pemerintahan lainnya. Mau tak mau, lembaga dan kementerian serta pemerintah daerah harus inovatif dan produktif agar Visi Indonesia bisa segera direalisasikan.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
