PDIP Harap Pemilihan Ketua MPR Berdasarkan Mufakat Bukan Voting

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah.
Sumber :
  • VIVA / Ridho Permana

VIVA - Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah, berharap penentuan ketua MPR mendatang ditentukan melalui musyawarah dan mufakat. Berbeda dengan DPR yang ditentukan berdasarkan proporsionalitas, penentuan paket pimpinan MPR diprediksi bakal mulus jika semua fraksi di dewan dan satu perwakilan satu suara.

Mahfud Md Skakmat Fadli Zon soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

"Karena MPR itu lembaga permusyawaratan, maka saya harapkan pimpinan MPR dilakukan dengan musyawarah mufakat, bukan voting," kata Basarah di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 18 Juli 2019.

Basarah yang saat ini juga menjabat wakil ketua MPR menuturkan bahwa partainya mengedepankan kebersamaan dalam menentukan komposisi pimpinan di lembaga 'tetangga' DPR tersebut.

Posisi Riza Patria di Komisi V DPR Digantikan Andi Irwan Darmawan

Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pun masih melihat perkembangan dinamika antara partai-partai politik yang tengah menjajaki lobi satu sama lain. Artinya, jika sudah satu suara, maka ia mengharapkan, para petinggi MPR terpilih nanti juga bisa menyatu di luar warna partainya masing-masing.

"Harapan saya secara pribadi lima orang kepemimpinan MPR mendatang harus mewakili spektrum kekuatan politik di MPR termasuk dari unsur DPD RI," ujar dia.

Peduli Covid-19 MPR-BPIP, Sumbang Gaji Hingga Galang Dana untuk Ojol

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR lainnya, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan lobi-lobi awal untuk menentukan komposisi pimpinan. Ia mengatakan, semua peluang masih terbuka, termasuk paket opsi yang diajukan sejumlah partai koalisi pendukung Joko Widodo.

"Nanti kita lihat aja hasil pembicaraan dan hasil lobi dengan partai- partai yang memungkinkan kita bisa diterima. Atau kita maju sendiri. Kemungkinan masih di antara dua itu," tutur dia.

Gedung MPR, DPR dan DPD. (Foto ilustrasi).

MPR dan KPU Sepakat Jokowi Lanjut Sampai 2027, Cek Faktanya

Klaim tersebut salah

img_title
VIVA.co.id
28 Juni 2020